Purbaya Bidik Potensi Bisnis FSU dan Bunkering, Klaim Bisa Saingi Malaysia dan Singapura

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan penyusunan regulasi untuk bisnis floating storage unit (FSU atau fasilitas penyimpanan terapung) dan bunkering kapal.

Hal ini sekaligus menanggapi masukan dari PT Asinusa Putra Sekawan dalam sidang debottlenecking yang digelar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Perusahaan itu ingin membangun bisnis FSU dan bunkering di Pulau Nipa, Selat Malaka.

Saat ditemui sesudah sidang, Menkeu Purbaya mengatakan kalau dirinya pernah ke kawasan tersebut saat bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ia bercerita, di lokasi itu terdapat pulau kecil yang dijadikan kawasan bersinggah kapal sebelum berlabuh ke Singapura. Purbaya menilai kalau pulau tersebut sebenarnya bisa menjadi potensi bisnis untuk FSU maupun bunkering.

"Jadi itu bisa buat berlabuh kapal-kapal besar. Sementara ini kapal-kapal yang menunggu di Singapura itu, ya dekat-dekat Singapura. Jadi kita enggak dapat apa-apa. Kadang-kadang mereka parkir di tempat kita, kita enggak tahu, enggak bayar loh," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (10/4/2026).

Dari pengalaman itu, ia melihat potensi bisnis pulau tersebut untuk menjadikannya sebagai tempat berlabuh kapal-kapal yang sedang menunggu. Saat ini bisnis semacam itu memang sudah ada, namun belum maksimal.

"Kayaknya sudah jalan sebagian, yang tadi (PT Asinusa Putra Sekawan) mau diperluas, untuk penempatan. Boleh enggak dijadikan floating storage unit, kapal untuk floating storage, di situ semacam storage tapi kapal. Di mana orang bisa taruh di situ. Mungkin nanti kalau sudah dibetulkan nanti diekspor ke negara-negara sekeliling kita," papar dia.

Bendahara Negara menilai kalau ide itu bagus karena selama ini Indonesia memiliki laut yang luas, pulau bagus, lokasi strategis, namun belum dimanfaatkan maksimal.

Maka dari itu, Purbaya bakal mengatasi kendala PT Asinusa Putra Sekawan untuk memperluas bisnis FSU dan bunkering. Ia menargetkan satu bulan masalah itu bisa diselesaikan lewat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Baca Juga: Biaya Registrasi SIM Biometrik Mahal, Komdigi Minta Keringanan ke Tito dan Purbaya

"Saya harapkan satu bulan sudah celar. Sehingga mereka bisa betul-betul bersaing dengan negara-negara Malaysia dan Singapura dalam hal menarik kapal-kapal asing yang mau isi bahan bakar, mau menunggu, dan lain-lain. Sehingga income buat kita bertambah," jelasnya.