Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Masih Kuat, Begini Datanya

Suara.com - Pemerintah mengungkapkan daya beli masyarakat Indonesia terbukti masih terjaga kuat di tengah pola konsumsi awal tahun. Hal ini tercermin dari capaian Program Belanja Nasional kuartal I-2026 yang berhasil melampaui target pemerintah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, realisasi program tersebut mencapai Rp 184,02 triliun, lebih tinggi dari target awal sebesar Rp 172,38 triliun.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha mampu menciptakan stimulus yang efektif bagi konsumsi masyarakat, khususnya dalam menyambut momentum Ramadan dan Idulfitri," ujar Mendag dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Capaian ini diklaim Mendag menjadi sinyal kuat bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional. Program belanja seperti Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 dinilai berhasil menjaga momentum konsumsi di tengah tantangan ekonomi.

Program Friday Mubarak yang digelar oleh APRINDO mencatatkan transaksi sebesar Rp 129,12 triliun atau 8,5 persen di atas target. Sementara itu, program BINA Lebaran 2026 yang diinisiasi HIPPINDO menyumbang transaksi Rp 54,9 triliun atau 2,8 persen melampaui target.

Tidak hanya dari sisi transaksi, peningkatan daya beli masyarakat juga tercermin dari lonjakan aktivitas di pusat perbelanjaan. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan selama Ramadan dan Idulfitri 2026 meningkat hingga 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Konsumsi terpantau didominasi kategori makanan dan minuman, serta sektor hiburan," jelas Mendag.

Pemerintah menilai, keberhasilan ini menjadi fondasi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026. Program belanja nasional pun akan terus dilanjutkan melalui berbagai agenda sepanjang tahun.

"Capaian pada Kuartal 1 menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan daya beli domestik sepanjang tahun 2026," pungkas Mendag.

Baca Juga: Defisit APBN RI 6 Persen, Menkeu Bilang Belum Pernah Terjadi Sejak 20 Tahun Terakhir