Pengusaha Beras Pusing, Harga Gabah Tembus Rp 8.200 per Kg

Suara.com - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai pengusaha beras tengah pusing menghadapi tekanan berat akibat tingginya harga gabah dan sempitnya margin usaha.

Dampaknya, produsen beras menanggung kerugian berkepanjangan.

Menurut dia, kondisi tersebut bukan lagi persoalan sementara, melainkan tekanan struktural yang membebani penggilingan padi, produsen beras premium, hingga perusahaan bermerek besar.

"Pelaku usaha merugi dan berdarah-darah ini sudah terjadi berbulan-bulan. Dugaan saya, setidaknya terjadi sejak tahun lalu," kata Khudori kepada wartawan, yang dikutip Kamis (6/5/2026).

Ia menjelaskan, tekanan utama berasal dari harga gabah yang terus bergerak di atas asumsi kebijakan pemerintah, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras tidak cukup menyesuaikan lonjakan biaya produksi.

"Ketika harga gabah tinggi dan rendemen giling hanya berkisar 54-55 persen, produsen beras pasti tekor ketika menjual sesuai HET," ujarnya.

Khudori menyebut bahan baku gabah menjadi komponen biaya terbesar, mencapai sekitar 90-93 persen dari total ongkos produksi.

Dalam situasi harga gabah yang kini berada di kisaran Rp 7.400 hingga Rp 8.200 per kilogram di sejumlah wilayah, produsen dinilai semakin sulit menjaga usaha tetap sehat.

"Gabah adalah bahan baku beras. Ketika harga gabah tinggi, harga beras juga tinggi. Implikasinya, pelaku usaha akan kesulitan mematuhi HET," kata Khudori.

Baca Juga: Waduh! Harga Beras dan Cabai Rawit 'Ngamuk' di Pasar Tradisional Pagi Ini

Ia menilai pelaku usaha kini berada dalam posisi serba sulit. Menjual di atas HET berisiko dianggap melanggar aturan, tetapi menjual sesuai HET berarti terus menanggung kerugian.

"Apabila menjual di atas HET akan dinilai melanggar dan dapat dikenai sanksi. Sebaliknya, jika tetap menjual di bawah HET kerugian akan terus menggerogoti keuangan perusahaan," imbuhnya.

Menurut Khudori, tekanan paling berat dirasakan penggilingan padi skala kecil karena kemampuan modal dan efisiensinya lebih terbatas dibanding pemain besar.

"Ini membuat penggilingan padi, terutama skala kecil, terlempar dari pasar alias tutup operasi," katanya.

Ia juga menyoroti tekanan serupa sudah terlihat pada perusahaan besar, termasuk korporasi beras yang tercatat di bursa.

Selain faktor harga, ia menilai perubahan kebijakan pemerintah sejak 2025 juga ikut mengubah struktur persaingan pasar, terutama setelah BULOG menjadi pembeli awal dalam jumlah besar.

"Dengan skema maklon, secara teoritis mitra maklon BULOG tetap bisa membeli gabah meski harga di pasar tinggi. Ini membuat pelaku non-mitra maklon kian sulit," pungkasnya.