Hilirisasi Nikel Dinilai Ganjil: Modal Asing Diduga Dimanja, Pengusaha Lokal Berdarah-darah

Suara.com - Kebijakan hilirisasi nikel yang selama ini diagung-agungkan pemerintah Indonesia kini mulai mendapat kritik tajam dari daerah lingkar tambang. Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, menilai arah hilirisasi nikel di tanah air saat ini mulai terasa ganjil dan kehilangan arah keberpihakannya pada bangsa sendiri.

Menurut Ihwan, terdapat kontradiksi besar antara narasi kedaulatan sumber daya alam yang digaungkan pemerintah di Jakarta dengan realitas pahit yang dihadapi pelaku industri lokal di lapangan. Di depan publik, pemerintah kerap bicara tentang nasionalisme dan stop ekspor bahan mentah agar Indonesia tidak dijajah asing.

“Tetapi, ketika ada perusahaan murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat, dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin,” ujar Ihwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).

Sorotan tajam ini salah satunya mengarah pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dianggap sebagai figur utama dalam menakhodai narasi hilirisasi nasional. Ihwan mengungkapkan, saat ini keresahan luar biasa sedang melanda masyarakat di kawasan lingkar tambang akibat melambatnya aktivitas industri nikel.

Dampak perlambatan ini bukan lagi sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi urusan dapur warga. Di Morowali Utara, perlambatan industri smelter memicu gejolak pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja kontrak dan stagnasi kontraktor tambang, yang membuat kios-kios kecil terancam gulung tikar.

Kondisi tak kalah memprihatinkan terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ratusan masyarakat adat bahkan sampai turun ke jalan menuntut agar aktivitas tambang kembali dijalankan karena urat nadi perekonomian warga lumpuh total saat operasional berhenti.

Badai industri nikel ini kian meluas di Sulawesi. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia telah menghentikan operasional dan merumahkan pekerjanya tanpa kepastian. Sementara di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja harus menelan pil pahit terkena PHK.

Ironisnya, di tengah situasi kritis ini, pemerintah justru mewacanakan pemangkasan produksi nasional demi menjaga stabilitas harga nikel global. Kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ini dinilai tidak menghitung dampak sosial di daerah.

“Di Jakarta, pengurangan RKAB mungkin hanya angka statistik. Tetapi di lingkar tambang, itu berarti cicilan motor terancam macet, anak sekolah bisa berhenti kuliah, dan ekonomi desa lumpuh perlahan,” tegas Ihwan.

Baca Juga: Kasus Mafia Emas PT SJU, Bareskrim Tetapkan Anak Bos Besar Sebagai Tersangka, Ini Sosoknya

Ihwan menyoroti posisi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi pihak paling ringkih. Ia mencontohkan Ceria Group melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka, sebagai representasi perusahaan nasional yang berjuang keras bertahan di tengah dominasi raksasa modal asing.

Berbeda dengan perusahaan asing yang memiliki bantalan modal global, akses pembiayaan internasional, serta rantai pasok lintas negara, perusahaan nasional harus bertarung sendirian tanpa perlindungan memadai dari negara.

“Nasionalisme akhirnya terdengar seperti slogan yang kehilangan keberpihakan. Nasionalisme sejati itu bukan sekadar melarang ekspor mentah, tapi memastikan anak bangsa tidak tumbang lebih dulu di rumahnya sendiri,” kritiknya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan ironi sejarah: sibuk meneriakkan jargon "Merah Putih", namun gagal menjaga rakyat dan industri nasional yang sedang memikul bendera tersebut.