8 Pinjol Masuk Pengawasan Khusus, Izin Usaha Terancam Dicabut

Suara.com - Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau pinjaman online (pinjol) di tanah air tengah menghadapi fase penyaringan yang ketat dari regulator.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat delapan penyelenggara pinjol yang terpaksa dimasukkan ke dalam klaster pengawasan khusus.

Dua indikator utama yang mendasari sanksi pengawasan ini adalah defisit permodalan yang belum teratasi serta lonjakan tingkat risiko kredit macet secara agregat, yang dikenal dengan istilah Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, memberikan konfirmasi tertulis di Jakarta pada Minggu (7/6/2026).

Ia menegaskan bahwa seluruh platform yang masuk dalam daftar hitam pengawasan tersebut diwajibkan untuk menjalankan langkah perbaikan internal (corrective action) secara berkala sesuai dengan tenggat waktu regulasi.

"Langkah perbaikan tersebut mencakup kewajiban pemenuhan kekurangan modal dan restrukturisasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan di lapangan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan penyelenggara gagal memenuhi komitmen perbaikan, OJK akan mengambil tindakan lanjutan yang tegas, termasuk opsi sanksi tertinggi berupa pencabutan izin usaha," tegas Agusman, dikutip dari Antara.

Secara peta industri makro, OJK mencatat dari total 94 penyelenggara pinjol resmi yang beroperasi di Indonesia, masih terdapat 14 perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas atau modal bersih minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Kesulitan pemenuhan modal ini mengindikasikan adanya ketimpangan performa usaha antar-pemain di industri tekfin.

Menurut analisis Agusman, kesiapan finansial tiap platform dalam menyuntik modal sangat bergantung pada karakteristik bisnis, manajemen risiko, serta proyeksi pertumbuhan korporasi masing-masing.

Baca Juga: Memahami Pentingnya Layanan Keuangan Terdaftar dan Diawasi OJK

Otoritas memetakan beberapa opsi taktis yang dapat ditempuh oleh para pemegang saham untuk keluar dari zona merah permodalan:

• Injeksi modal langsung dari pemegang saham pengendali lama.
• Menarik minat investor baru (lokal maupun asing) untuk menyuntikkan dana segar.
• Melakukan aksi korporasi strategis berupa penggabungan usaha (merger) dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan profil risiko.

OJK menggarisbawahi bahwa aspek tata kelola (governsance) dan kesehatan model bisnis menjadi variabel paling krusial yang dinilai oleh para investor sebelum menanamkan modalnya.

Sehingga, penguatan manajemen risiko bukan sekadar formalitas kepatuhan regulasi, melainkan instrumen vital untuk membangun kembali kepercayaan pasar serta mempertebal aspek pelindungan konsumen.

Sisi kualitas pembiayaan juga memberikan alarm peringatan bagi industri. Berdasarkan data per April 2026, tercatat ada 19 penyelenggara pinjol yang mengantongi rasio TWP90 di atas ambang batas aman regulator, yaitu melampaui angka 5 persen.

Fluktuasi angka kredit macet di atas 5 persen ini sangat dipengaruhi oleh penurunan kualitas pembiayaan di lapangan serta melemahnya kemampuan bayar dari para peminjam (borrower).

Kendati demikian, OJK memproyeksikan bahwa secara agregat industri, tingkat TWP90 ke depan akan relatif terkendali seiring dengan pengetatan mitigasi risiko oleh masing-masing manajemen perusahaan.