APBN 2026 Defisit Rp180 Triliun, Menkeu Purbaya Buka Suara

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa postur ketahanan fiskal Indonesia hingga penghujung Mei 2026 masih berada dalam kondisi yang aman dan terjaga dengan baik.

Penegasan ini disampaikan meskipun instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun.

Secara makro, akumulasi angka defisit anggaran tersebut masih berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang, yakni hanya setara dengan 0,7% terhadap total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dalam konferensi pers pemaparan realisasi kinerja APBN edisi Mei 2026 yang digelar pada Jumat (5/6/2026), Purbaya mengumumkan bahwa total pendapatan negara yang berhasil dihimpun telah menyentuh angka Rp1.185 triliun.

Realisasi tersebut setara dengan 37,6% dari keseluruhan target pendapatan tahunan yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun. Capaian ini merefleksikan pertumbuhan sebesar 19,1% secara tahunan (year-on-year/yoy), sebuah pembalikan arah yang positif mengingat pada periode yang sama di tahun lalu sektor pendapatan sempat mengalami kontraksi hingga 12,9%.

"Realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1%," jelas Purbaya dalam paparan resminya.

Menurut analisis Kementerian Keuangan, stimulus perbaikan postur fiskal yang paling signifikan bersumber dari sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan serta korporasi. Hingga bulan kelima tahun ini, penerimaan pajak sukses mengamankan dana sebesar Rp834,4 triliun.

Perolehan ini menjadi indikator pemulihan ekonomi yang kuat karena berhasil berbalik arah dari kondisi minus 11,3% pada lima bulan pertama tahun lalu.

"Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1%. Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu," ungkap Purbaya.

Baca Juga: Purbaya Targetkan Penerimaan Pajak Tumbuh 20,5 Persen di 2026

Selain dari sektor perpajakan murni, penguatan pundi-pundi kas negara juga ditopang oleh beberapa komponen pendapatan sekunder, yang meliputi:

• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Terealisasi sebesar Rp123,8 triliun atau tumbuh tipis sebesar 0,7% yoy.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mencapai angka Rp226,4 triliun, mencatatkan lonjakan performa sebesar 19,9%.

Melihat dari sisi pengeluaran, realisasi serapan belanja negara hingga akhir Mei 2026 telah menyentuh angka Rp1.365,4 triliun, atau merepresentasikan 35,5% dari total pagu anggaran yang disediakan dalam APBN. Secara komparatif, volume penyerapan anggaran belanja ini melesat tumbuh 34,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Akselerasi serapan belanja ini sebagian besar didorong oleh aktivitas pengadaan dan operasional pada pos Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang melonjak 58,9% menjadi Rp517,7 triliun.

Selanjutnya, untuk pos Belanja Non-K/L dilaporkan naik 47% hingga menyentuh angka Rp541,6 triliun. Sebaliknya, untuk alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) justru mencatatkan penurunan minor sebesar 4,9% dengan realisasi di angka Rp306,1 triliun.

"Belanja negara tetap tumbuh. Artinya sesuai dengan target, kita selalu ingin mempercepat belanja," kata Purbaya.

Sebagai indikator tambahan untuk meyakinkan para pelaku pasar modal, Purbaya menambahkan bahwa posisi keuangan pemerintah diperkuat oleh capaian surplus keseimbangan primer yang menyentuh angka Rp58,6 triliun.

Nominal ini meningkat cukup tajam jika dibandingkan dengan posisi per April 2026 yang berada di level Rp28 triliun. Berdasarkan kombinasi indikator tersebut, pemerintah optimis bahwa pengelolaan APBN 2026 masih berada pada jalur yang sehat, kredibel, dan terkendali hingga akhir tahun anggaran nanti.