Efek Harga BBM Naik: Kelas Menengah Jadi Korban, Konsumsi Petralite Makin Tinggi

Suara.com - Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menguraikan sejumlah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamax yang dilakukan Pemerintah. Kelas menengah dianggap paling terdampak harga BBM naik.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengungkapkan kalau pandangan soal kenaikan harga BBM Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru.

Menurutnya, pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya tapi juga kelas menengah rentan. Mulai dari pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek online (ojol), dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya.

"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah,” kata Media, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).

Sementara itu Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menambahkan, ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite.

"Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga. Pembatasan melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU," ungkapnya.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyebut kenaikan harga Pertamax bukan sekedar penyesuaian harga biasa. Ini membuktikan ruang fiskal atau APBN kian menyempit.

“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," papar Bhima.

Selain ruang fiskal yang menyempit, Bhima menyebut masalah akut pelemahan kurs rupiah yang merosot 8 persen sejak awal tahun menjadi tekanan ganda ke belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat.

Baca Juga: Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?

Menurutnya, harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar Rupiah yang melemah berada dalam kendali Pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM.

"Begitu Rupiah semakin melemah ke 18.000 per dolar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi. Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," beber dia.

Adapun sejumlah ampak kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen ke masyarakat meliputi merosotnya daya beli di kelompok menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, jumlah PHK melonjak pada kuartal ke-3, meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.

Solusi buat Pemerintah selamatkan APBN

Media Askar melihat ada opsi lainnya untuk menyelamatkan fiskal, yaitu menghentikan MBG. Jika MBG dirombak ulang hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp 117 triliun.

"Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk," kata Media.