Bos Baru Danantara dari WNA Tuai Polemik, Pakar: Yang Penting Kompeten, Bukan Paspor

Suara.com - Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu perdebatan publik. Statusnya sebagai warga negara asing (WNA) menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi penggunaan tenaga asing untuk memimpin entitas strategis yang akan mengelola sumber daya alam dan ekspor komoditas Indonesia.

Namun, pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) Yodhia Antariksa menilai polemik tersebut seharusnya tidak berfokus pada kewarganegaraan, melainkan pada kualitas dan kapasitas individu yang dipercaya mengemban jabatan strategis.

Menurut Yodhia, dalam praktik tata kelola modern, prinsip meritokrasi harus menjadi landasan utama dalam menentukan pemimpin organisasi. Faktor seperti kompetensi, integritas, pengalaman, serta kemampuan mencapai target dinilai jauh lebih penting dibanding status kewarganegaraan.

"Jika Luke Thomas memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional," ujar Yodhia dikutip Rabu (17/6/2026).

Ia menegaskan, DSI bukan perusahaan biasa. Entitas yang berada di bawah naungan Danantara tersebut akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Karena itu, pengambilan keputusan harus berbasis data, sistem yang kuat, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas tinggi.

Yodhia menilai profesionalisme menjadi kunci agar kebijakan bisnis tidak mudah dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kelompok tertentu. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan talenta global merupakan praktik lazim yang diterapkan banyak negara, termasuk oleh perusahaan pelat merah dan sovereign wealth fund kelas dunia.

Meski demikian, ia menekankan keberhasilan DSI tidak semata ditentukan oleh sosok direktur utama. Sistem dan tata kelola yang dibangun sejak awal justru menjadi faktor paling menentukan dalam upaya memperkuat pengawasan ekspor dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.

Karena itu, Yodhia mendorong agar desain SDM DSI disusun berdasarkan meritokrasi yang kuat. Proses rekrutmen harus mengutamakan kompetensi dan integritas, target kinerja dibuat jelas dan terukur, remunerasi kompetitif untuk menarik talenta terbaik, serta budaya organisasi yang menjunjung transparansi dan profesionalisme.

Baca Juga: 90 Juta Produk UMKM RI Laku di Luar Negeri, Ternyata Ini Rahasianya

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan pemilihan Luke Thomas dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di sektor pertambangan serta perdagangan komoditas global. Selain itu, Luke juga dinilai menunjukkan performa yang baik selama bergabung dengan Danantara.

Sebelum dipercaya memimpin DSI, Luke menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Ia juga pernah menduduki posisi Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada periode 2024-2025.

Dari sisi akademik, Luke memiliki latar belakang yang kuat di bidang pertambangan. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari University of New South Wales serta tiga gelar master, yakni di bidang Keuangan, Teknik Pertambangan, dan Geomekanika.

Bagi Yodhia, perdebatan mengenai WNI atau WNA seharusnya tidak menjadi fokus utama. Yang paling penting adalah memastikan DSI mampu menjalankan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan agar target peningkatan penerimaan negara serta pengurangan kebocoran ekspor dapat tercapai.