Gubernur BI: UMKM Jangan Langsung Diberi Modal

Suara.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menekankan bahwa langkah awal untuk memajukan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bukan dimulai dari ketersediaan modal.

Menurutnya, pembenahan kapasitas kewirausahaan serta pemahaman mendalam mengenai praktik bisnis nyata harus diprioritaskan sebelum para pelaku usaha mendapatkan kucuran pembiayaan.

Pandangan tersebut dipaparkan Perry saat meresmikan peluncuran Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu. Program strategis ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dengan berkolaborasi bersama sejumlah kementerian serta lembaga terkait.

Melalui skema teranyar ini, setiap peserta diwajibkan melewati fase pelatihan intensif, sertifikasi kompetensi, hingga program magang sebelum akhirnya dinyatakan layak mengakses modal usaha.

"Kalau untuk maju UMKM yang paling penting dulu pengalaman kita adalah kemampuan wirausahanya. Dudu duite (bukan uangnya) dulu. Wirausahanya dulu yang harus dilakukan," ujar Perry saat memberikan sambutan dalam acara Kick-Off Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (22/6/2026).

Perry menyayangkan pola lama dari mayoritas program pemberdayaan UMKM terdahulu yang cenderung berfokus pada instrumen permodalan sejak awal. Padahal, kematangan kompetensi teknis dan tata kelola bisnis merupakan fondasi utama yang paling menentukan keberlanjutan sebuah usaha di pasar.

"Tapi wirausahanya enggak cukup hanya diajarkan di kelas. Praktiknya gimana? Dan setelah praktik bagaimana diuji bisa berhasil?" tuturnya menambahkan.

Guna menjawab tantangan tersebut, program terpadu milik BI ini dirancang menggunakan tiga fase krusial:

1. Fase Pertama (Edukasi Terstruktur): Peserta akan menempuh pendidikan kewirausahaan selama 2 hingga 2,5 bulan. Materi yang diajarkan mencakup dua pilar penting, yakni keahlian teknis produksi dan manajemen bisnis.
2. Fase Kedua (Ujian & Sertifikasi): Setelah menyelesaikan masa kelas teori, para peserta akan diuji secara kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kelulusan resmi.
3. Fase Ketiga (Praktik Lapangan/Magang): Pemilik sertifikat akan langsung diterjunkan untuk magang di berbagai unit usaha yang sudah mapan dan sukses di sektornya masing-masing.

Perry menganalogikan proses magang ini menyerupai sistem 'nyantrik' di lingkungan pesantren. Sebagai contoh, peserta yang mengambil konsentrasi peracikan kopi akan dimagangkan langsung di jaringan coffee shop terkemuka. Langkah ini dinilai vital untuk membuktikan kesiapan mental bertarung mereka di ekosistem pasar sesungguhnya .

Baca Juga: APKLI-P Luncurkan Kanal Keluh Kesah PKL UMKM, Ali Mahsun: Keperpihakan Nyata Presiden Prabowo

"Nah kalau sudah lulus dapat sertifikasi lagi. Setelah itu baru dikasih modal. Modalnya belakangan," kata Perry menegaskan regulasi baru tersebut.

Pendekatan berbasis kurikulum berlapis ini diyakini mampu melahirkan pelaku usaha yang jauh lebih tangguh dan memiliki rasio kegagalan bisnis yang minim. Pengurangan risiko ini sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dana pembiayaan yang digulirkan jatuh ke tangan yang tepat.

"Jadi betul-betul inilah bedanya yang pertama, kenapa ini beda, tahun ini beda. Ini makanya transformasinya terpadu. Kewirausahaan terpadu," terang Perry.

Untuk tahun ini, Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu akan memfokuskan pembinaan pada empat klaster sektor utama :

• Program Cangkir Barista: Fokus pada industri kreatif pengolahan kopi hilir.
• Citra Nusantara: Program khusus pengembangan UMKM di bidang kerajinan wastra tradisional.
• Air Berkah Indonesia: Optimalisasi unit usaha air minum berbasis pesantren.
• Tani Berkah: Akselerasi modernisasi sektor pertanian dan pangan di lingkungan komunitas pesantren .