- Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian, mendesak pemerintah memperkuat peran PTPN untuk meningkatkan produksi minyak goreng menjadi 1,8 juta ton.
- Pemerintah perlu memprioritaskan alokasi CPO BUMN guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga Minyakita bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- Pemerintah disarankan melibatkan koperasi petani dan pelaku usaha kecil untuk mengurangi dominasi swasta dalam rantai distribusi minyak goreng.
"Ini strategi perusahaan minyak sawit karena DMO minyak goreng ini marginnya tipis sekali dibandingkan ekspor, jadi ini disinsentif bagi mereka. Karena prinsipnya swasta memaksimalkan profit. Ekspor lebih menguntungkan sehingga pemenuhan dalam negeri dinomorduakan," ucapnya merinci akar masalah kelangkaan.
Sebagai langkah pelengkap dari penguatan PTPN, Peneliti CORE ini juga memberikan rekomendasi agar pemerintah mulai merangkul koperasi petani serta kelompok usaha kecil. Elemen masyarakat ini perlu didorong untuk terlibat aktif dalam rantai pengolahan hingga dpt mendistribusikan minyak goreng secara mandiri.
Strategi inklusif tersebut dinilai efektif untuk memecah konsentrasi penguasaan industri yang selama ini hanya berputar di lingkaran korporasi skala besar, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi para petani sawit rakyat.
"Selain PTPN, perlu juga mendorong koperasi petani atau kelompok usaha kecil untuk ikut mengolah dan mendistribusikan minyak goreng secara langsung. Ini akan mengurangi konsentrasi kepemilikan swasta besar dan menggerakkan perekonomian masyarakat," pungkas Eliza.
Berita Terkait
-
Minyakita Masih Mahal, CORE Sebut Produsen Sawit Lebih Pilih Ekspor Ketimbang Pasok Dalam Negeri
-
Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Terus Apa Solusi Pemerintah?
-
Harga Minyakita Naik? Pengamat Ungkap Penyebabnya Hingga Langka di Pasaran
-
Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar
-
Tak Hanya Kelola Kebun, Emiten TAPG Juga Investasi SDM
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026
-
Rupiah Meriang Lagi! Ditutup ke Level Rp17.859 per Dolar AS
-
KOSPI dan IHSG Kompak Anjlok Parah, Pasar Saham Merana
-
Khofifah Paparkan Realisasi Pendapatan APBD Jatim 2025 Tembus 104,65 Persen