Bisnis Logistik Dikuasai Asing, Prabowo Ingin BUMN Ambil Alih

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti dominasi kapal berbendera asing yang saat ini menguasai hingga 95 persen pengiriman barang dan logistik di Indonesia.

Presiden meminta adanya rencana pengembangan armada nasional agar distribusi laut dapat dikuasai oleh kapal berbendera Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas. 

"Sekarang dilihat oleh Bapak Presiden, pengiriman barang-barang itu 95 persen berbendera asing. Bagaimana supaya ini ke depannya juga supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa," ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).\

Guna mendukung target tersebut, pemerintah dan Danantara bakal mengoptimalkan peran galangan kapal dalam negeri, baik milik BUMN maupun swasta nasional.

Rosan menambahkan, peningkatan kapasitas galangan kapal domestik diarahkan agar mampu memproduksi armada secara mandiri dengan standar internasional.

"Kita ada galangan-galangan kapal, baik BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan dan majukan, sehingga pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia sesuai dengan standar internasional," kata Rosan.

Sebelumnya, PT PAL Indonesia direncanakan menjadi induk Holding BUMN galang kapal. Nantinya PT PAL akan disatukan oleh BPI Danantara dengan BUMN yang berkecimpung juga di bisnis perkalapalan.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, mengungkapkan rencana merger itu masih terus dibahas oleh Danantara dan berbagai pihak.

Baca Juga: Aset Properti BUMN Tak Laku, Apa yang Dilakukan Danantara

"Sedang dirapikan dengan Danantara, sehingga mergernya nanti itu pertama tidak meninggalkan beban," ujarnya.

Untuk diketahui, BUMN di industri galangan kapal bukan hanya PT PAL saja, tetapi ada beberapa BUMN lain yang diantaranya, PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau DKB, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DKS, serta PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.