- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan tahap awal pembangunan PLTS berkapasitas besar akan dilaksanakan di Bali.
- Kementerian ESDM menargetkan proyek PLTS berkapasitas total 100 gigawatt tersebut rampung sepenuhnya pada tahun 2029 mendatang.
- Pemerintah berkoordinasi dengan ATR/BPN dan PLN untuk memverifikasi lahan serta menyiapkan Peraturan Presiden sebagai payung hukum.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut tahap awal pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW akan segera dilaksanakan. Bahlil menyebut pembangunannya akan dilaksanakan di Bali.
"Kan kita buat master plan dengan perencanaan. Mungkin kita akan buat di di Bali," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta yang dikutip pada Kamis (6/8/2026).
Bahlil belum menjelaskan secara rinci kapan waktunya. Dia hanya menyebut pada peresmiannya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Nanti saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk kita peresmian tahap pertama terhadap PLTS 100 gigawatt tahap pertama," katanya.
Sebagaimana diketahui Kementerian ESDM tengah mematangkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 Gigawatt (GW) yang ditargetkan rampung pada 2029. Untuk tahap awal, pemerintah memprioritaskan eksekusi proyek berkapasitas 17 GW, dan tengah mempersiapkan lahannya.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta PT PLN (Persero) untuk memverifikasi ketersediaan lahan tersebut. Proses verifikasi bersama dilakukan guna memastikan kesiapan tapak sebelum masuk ke tahap konstruksi fisik.
Selain penyediaan lahan, Kementerian ESDM secara paralel juga sedang merampungkan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum percepatan program ambisius ini. Rancangan regulasi tersebut saat ini masih dibahas antar-kementerian dan lembaga agar eksekusi program 100 GW PLTS memiliki kepastian hukum dan jalur perizinan yang lebih cepat.