- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ketimpangan harga CPO domestik dan bursa Rotterdam pada 14 Agustus 2026 di Jakarta.
- Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada 20 Mei 2026 sebagai pintu tunggal verifikasi ekspor komoditas nasional.
- PT DSI mencatat potensi tambahan devisa lima miliar dolar Amerika dari pemantauan ribuan transaksi ekspor sejak beroperasi.
"DSI telah menemukan potensi tambahan 5 milyar Dollar Amerika hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor," ujar Prabowo.
Berkaca pada hasil evaluasi awal tersebut, pemerintah merencanakan perluasan cakupan operasional DSI secara masif. Penataan pengawasan lalu lintas barang ini ditargetkan akan segera diimplementasikan meluas pada 50 titik pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia.
"Bayangkan dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI berapa peningkatan hasil yang masuk negara," katanya.
Mekanisme penataan prosedural ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hasil kekayaan alam benar-benar memberikan imbal hasil yang proporsional bagi perekonomian masyarakat domestik.
"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah," tegasnya.
Pemerintah berpandangan bahwa dominasi penentuan harga komoditas oleh pihak eksternal yang selama ini merugikan produsen utama merupakan distorsi dalam ekosistem perdagangan global yang harus dibenahi secara bertahap.
"Barang kita milik kita orang lain yang menentukan harganya, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar," tuturnya.
Kebijakan restrukturisasi instrumen pengawasan ekspor ini juga dilaporkan mendapatkan atensi dari berbagai lembaga pemeringkat internasional terkait perbaikan iklim tata kelola sumber daya alam.
"Dan pihak rating agency atau penilai pasar menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat indonesia, mereka yang mengatakan bukan kita," kata dia.
Terkait pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan tersebut, pemerintah menyatakan tetap menyediakan ruang bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk memberikan evaluasi dan kritik yang konstruktif.
"Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin aturan bener kita terus bekerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan," ucapnya.