- Negara anggota BRICS mengadakan pertemuan FMCBG India 2026 pada Minggu, 16 Agustus 2026, untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
- Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mendorong penggunaan mata uang lokal dan konektivitas sistem pembayaran untuk menahan guncangan eksternal.
- BI mendesak negara BRICS menjadi inovator kecerdasan buatan serta mempercepat pengembangan infrastruktur digital publik global.
Suara.com - Pesatnya disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mendorong negara-negara anggota BRICS untuk terus merapatkan barisan.
Dalam upaya membentengi perekonomian, penguatan ketahanan ekonomi dan keuangan menjadi fokus utama dalam pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) yang merupakan bagian dari jalur keuangan (finance track) Presidensi BRICS India 2026.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, menekankan bahwa kolaborasi konkret antarnegara anggota sangat krusial untuk menahan berbagai guncangan eksternal.
Salah satu langkah strategis yang secara aktif didorong oleh Indonesia adalah optimalisasi transaksi perdagangan dan keuangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.
"Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan penggunaan mata uang lokal serta penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara," ungkap Filianingsih dalam keterangan resminya, Minggu (16/8/2026).
Ia menambahkan bahwa penerapan langkah ini akan tetap mempertimbangkan kesiapan serta kondisi fundamental dari masing-masing negara anggota.
Dorong Kemandirian Teknologi dan Infrastruktur Digital
Selain menyoroti stabilitas moneter, Bank Indonesia juga memberikan perhatian khusus pada lompatan teknologi global. Filianingsih mendesak agar negara-negara BRICS berani mengambil peran proaktif dalam ekosistem AI, bukan sekadar menjadi pasar konsumen.
"Bank Indonesia mendorong negara-negara BRICS untuk tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi menjadi inovator dan kontributor aktif melalui penguatan riset dan kapasitas domestik," tegasnya.
Sejalan dengan inovasi tersebut, penguatan kerja sama dalam memitigasi risiko keamanan siber dan penanganan krisis iklim dinilai sebagai pilar penting untuk membangun sistem perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam forum tersebut turut menyuarakan sejumlah inisiatif strategis. Indonesia mendorong percepatan pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI), perluasan akses pembiayaan iklim (green finance) yang ramah bagi negara berkembang, serta transformasi digital yang disesuaikan dengan fase pembangunan tiap-tiap negara.
Dari sisi tata kelola ekonomi global, Indonesia secara tegas meminta adanya peningkatan porsi dan peran negara-negara berkembang. Salah satu upaya konkretnya adalah dengan memperkuat fungsi Dana Moneter Internasional (IMF) agar lebih optimal bertindak sebagai jaring pengaman keuangan global.
Melalui forum FMCBG BRICS ini, berbagai respons kebijakan yang solid diharapkan dapat segera diwujudkan untuk menjawab tantangan perekonomian dunia.