- Presiden Prabowo Subianto mengajukan usulan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara kepada DPR RI pada Selasa, 18 Agustus 2026.
- Pemerintah belum merilis skema maupun nilai transaksi penjualan kapal perang bersejarah tersebut karena masih menunggu persetujuan resmi parlemen.
- Korvet latih berpeluru kendali TNI AL yang diresmikan sejak era 1980-an ini memiliki fungsi ganda sebagai sarana pelatihan dan armada pemukul.
Suara.com - Pemerintah secara resmi mengajukan usulan pemindahtanganan berupa penjualan aset Barang Milik Negara (BMN) eks kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), KRI Ki Hajar Dewantara (364).
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R-33 yang dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Usulan penonaktifan dan penjualan kapal perang bersejarah ini dibacakan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Pengajuan izin pemindahtanganan ini menandai babak akhir dari pengabdian panjang KRI Ki Hajar Dewantara (364) dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Sejauh ini, pihak pemerintah belum merilis pengumuman resmi terkait skema penjualan, estimasi nilai limit lelang, maupun nilai nominal transaksi dari kapal perang tersebut. Langkah awal ini masih berfokus pada pemenuhan prosedur konstitusional untuk memperoleh persetujuan resmi dari parlemen sebelum alutsista tersebut memasuki tahap pelelangan publik.
Diresmikan sejak era 1980-an, KRI Ki Hajar Dewantara (364) memegang posisi unik dan terpandang dalam jajaran armada TNI AL. Kapal ini dirancang sebagai korvet latih berpeluru kendali yang memiliki fungsi ganda (dual-role). Di satu sisi, kapal yang mengambil nama dari Pahlawan Nasional sekaligus Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini berfungsi sebagai kawah candradimuka atau sarana pelatihan tempur utama bagi para taruna Akademi Angkatan Laut (AAL).
Di sisi lain, kapal ini diintegrasikan ke dalam armada pemukul (striking force) yang siap ditugaskan dalam misi pengawalan serta perlindungan kedaulatan perairan wilayah Indonesia.
Secara historis, kapal perang ini dipesan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1978 dan dibangun di Galangan Kapal Uljanik, Split, Yugoslavia (sekarang Brodosplit, Kroasia).
Proses pembangunannya selesai secara penuh pada 11 Oktober 1980. KRI Ki Hajar Dewantara memiliki satu kapal saudara (sister ship), yakni fregat Ibn Khaldoun (507) milik Angkatan Laut Irak yang diluncurkan pada 1978, sebelum akhirnya hancur akibat serangan udara Angkatan Udara Amerika Serikat pada Perang Teluk II tahun 2003.
Berdasarkan kalkulasi standar biaya pembuatan kapal jenis korvet atau fregat ringan berteknologi sistem penggerak Combined Diesel or Gas (CODOG) buatan Eropa Timur pada era akhir 1970-an, perkiraan nilai awal pembuatan kapal jenis ini berada di kisaran USD $40 juta hingga USD $60 juta pada nilai mata uang kala itu.
Spesifikasi Teknis dan Persenjataan Tempur
KRI Ki Hajar Dewantara (364) dirancang dengan kekuatan struktur dan daya jelajah yang mumpuni untuk mengarungi lautan lepas. Kapal ini memiliki bobot mati sebesar 1.850 ton dengan dimensi panjang 96,70 meter, lebar 11,2 meter, serta draf setinggi 3,55 meter.
Sistem pendorong kapal ditenagai oleh 2 mesin diesel jelajah 2 shaft yang menghasilkan daya 7.000 bhp, disokong 1 boost turbine berdaya 22.300 shp.
Kombinasi mesin ini sanggup memacu kapal hingga kecepatan maksimal 27 knot. Kapal ini diawaki oleh 91 prajurit pelaut, 14 instruktur, serta mampu menampung hingga 100 taruna latih.
Sebagai bagian dari kekuatan armada pemukul, KRI Ki Hajar Dewantara dibekali dengan konfigurasi sistem persenjataan yang cukup disegani pada masanya:
- Rudal Anti-Kapal: 4 peluncur rudal permukaan-ke-permukaan MM-38 Exocet buatan Prancis dalam konfigurasi 2x2. Rudal ini memiliki jangkauan jelajah hingga 42 kilometer dengan kecepatan 0,9 mach dan hulu ledak seberat 165 kilogram.
- Meriam Utama: 1 unit Meriam Bofors 57/70 berkaliber 57 mm dengan kecepatan tembak 200 round per minute (rpm) dan jarak tembak 17 kilometer untuk sasaran permukaan dan udara, yang dipandu oleh sistem penembak Signal WM28.
- Kanon Penangkis Serangan Udara (PSU): 2 kanon Rheinmetall kaliber 20 mm dengan kecepatan tembak 1.000 rpm serta daya jangkau target udara hingga 2 kilometer.
- Torpedo Anti-Kapal Selam: 4 tabung peluncur torpedo AEG SUT berkaliber 533 mm dengan hulu ledak 250 kilogram, serta mampu menjangkau target sejauh 28 kilometer pada kecepatan 23 knot.
- Pertahanan Udara & Anti-Kapal Selam Tambahan: Peluncur peluru kendali permukaan-ke-udara Mistral serta kelengkapan bom laut/mortir anti-kapal selam.
- Sensor & Perangkat Elektronik: Dilengkapi sonar PHS-32 hull mounted MF, sistem kontrol penembakan WM-28, serta peranti Electronic Warfare (EW) SUSIE-1 intercept dan 2 peluncur flare RL.
- Fasilitas Penerbangan: Memiliki helideck di bagian geladak belakang yang mampu didarati helikopter NBO-105 buatan PT Dirgantara Indonesia (dahulu IPTN) untuk menjalankan fungsi pengawasan over the horizon, transportasi, dan misi anti-kapal selam.
Usulan penjualan yang diajukan Presiden Prabowo kini menunggu persetujuan resmi dari DPR RI sebagai bagian dari proses modernisasi alutsista TNI AL secara menyeluruh.