- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebingungannya terkait data DTSEN BPS yang sudah diunggah meski survei belum rampung.
- Purbaya berencana menguji validitas sampel data BPS di Jakarta pada 8 September 2026 sebelum pemerintah memutuskan menggunakannya untuk kebijakan.
- Kemenkeu siap menggunakan kembali data lama dan memperbaiki anggarannya jika data DTSEN terbukti masih belum sesuai atau belum rapi.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bingung dengan data desil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS).
Menkeu Purbaya menyebut kalau pihaknya belum berdiskusi langsung dengan BPS soal metodologi survei tersebut. Namun ia yakin kalau lembaga itu seharusnya lebih ahli.
"Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya itu sama mereka. Mereka lebih ahli harusnya kan?" katanya dalam media briefing di RM Medan Baru, Sunter, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Bahkan Purbaya siap mengecek lebih lanjut terkait validitas data BPS sebelum nanti akhirnya digunakan. Ia tak mau Pemerintah salah mengambil kebijakan apabila data BPS tak sesuai.
"Tapi nanti saya akan tes betul. Sebelum dipakai, saya akan tes berapa ratus data, sama enggak dengan kondisi sebetulnya. Nanti kalau salah, saya digebukin sama Anda-anda," lanjutnya.
Purbaya menyebut, sebenarnya Kemenkeu diwajibkan menggunakan DTSEN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun anggota DPR sebelum nantinya membuat kebijakan.
Tapi jika data DTSEN masih belum sesuai, mau tak mau Purbaya akan menggunakan data lama. Bahkan dia siap merapikan hingga menambah anggaran untuk memperbaiki data lama tersebut.
"Kalau memang belum rapi, ya kita pakai data yang lama mungkin ya. Terus kita rapikan lagi. Kalau perlu anggaran, kita keluarkan anggaran," timpal dia.
Bendahara Negara mengakui kalau dirinya belum mendapatkan laporan dari BPS soal hasil survei DTSEN karena memang belum selesai.
Seharusnya, data tersebut baru akan rampung pada 2027. Dia pun bingung kenapa DTSEN sudah diunggah BPS tahun ini.
Untuk 2027 surveinya, pemutakhirannya juga belum selesai kan? Ya itu saya bingung kenapa sudah di-upload. Mungkin dites dulu. Tapi saya enggak tahu. Nanti saya tanya deh dia," jelas Purbaya.
Lebih lanjut Purbaya memastikan kalau Pemerintah bakal mengecek ulang soal kebenaran data tersebut. Jika memang masih banyak yang salah, maka Kemenkeu akan berdiskusi dengan BPS.
"Ini kan belum final. Setelah final baru kita tes nanti. Saya akan tes sampel-sampel aja berapa ratus, pas apa enggak. Kalau sudah klop ya sudah berarti sudah betul. Tapi kalau sudah berapa ratus yang saya tes banyak yang meleset. Saya akan diskusi lagi dengan BPS. Gimana cara untuk memperbaikinya. Jadi kita enggak akan tutup mata terhadap komplain dari masyarakat," tegas Purbaya.