- S&P Global Ratings memperingatkan bahwa bank-bank Himbara menghadapi lonjakan risiko kredit akibat program pemerintah.
- Pertumbuhan kredit tiga bank BUMN mencapai 26 persen per Juni 2026, melampaui rata-rata industri sebesar 12 persen.
- Dampaknya, margin bunga bersih diproyeksikan tergerus yang berpotensi menurunkan laba serta permodalan bank pelat merah.
Suara.com - Bank-bank Himbara milik pemerintah dibayangi lonjakan risiko kredit dan penurunan laba. Ancaman ini muncul setelah penyaluran kredit untuk program andalan Pemerintah Presiden Prabowo tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata industri perbankan nasional.
Peringatan ini disampaikan oleh lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings pada Selasa (15/9/2026). Tim analis S&P yang dipimpin Nikita Anand mengungkapkan adanya lonjakan pinjaman berimbal hasil rendah di tengah pembengkakan biaya dana (cost of funds).
S&P memproyeksikan Margin Bunga Bersih bank-bank pelat merah bakal tergerus 10 hingga 20 basis poin dalam kurun waktu 12 hingga 18 bulan ke depan.
Sinyal bahaya ini muncul saat badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah berupaya menyehatkan keuangan BUMN yang keropos, sekaligus mengawal agenda belanja ambisius Presiden Prabowo Subianto.
Penumpukan utang di sejumlah BUMN sebelumnya telah memaksa restrukturisasi, yang kini memicu keraguan terkait besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembenahan sektor tersebut serta risikonya menggeser alokasi investasi baru.
Berdasarkan data S&P per Juni 2026, penyaluran kredit di tiga bank BUMN yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah melonjak rata-rata 26 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini jauh melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan yang berada di level 12 persen.
"Pertumbuhan kredit yang utamanya disokong oleh pinjaman ke BUMN dan program-program pemerintah ini telah melampaui proyeksi S&P maupun panduan (guidance) dari internal bank sendiri," tulis S&P dalam risetnya.
Ujian nyata terhadap kualitas aset kredit BUMN diperkirakan terjadi pada akhir bulan ini. PT Agrinas Pangan Nusantara—entitas di bawah kendali Danantara yang mengawasi program koperasi desa besutan Presiden Prabowo — dijadwalkan melakukan pembayaran cicilan pertamanya. Portofolio kredit ke Agrinas mencakup sekitar 2 persen hingga 6 persen dari total pinjaman di masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
"Meskipun pinjaman tersebut tidak dijamin secara langsung, bank dapat mengklaim potensi shortfall kepada pemerintah," papar tim analis S&P dilansir dari Bloomberg.
Sayangnya, efektivitas dari mekanisme klaim tersebut dinilai belum teruji di lapangan.
S&P menegaskan, mengingat nilai pinjaman BUMN yang sangat besar, potensi gagal bayar dapat memicu lonjakan biaya kredit, yang pada akhirnya menggerus perolehan laba serta permodalan bank.
Ke depan, S&P memprediksi laju pertumbuhan kredit bank BUMN akan melambat ke kisaran 8 persen hingga 10 persen dalam satu tahun mendatang seiring mengetatnya likuiditas dan langkah bank melunasi utang jangka pendek.
Meski demikian, rasio kecukupan modal utama bank-bank BUMN yang masih kuat di level 16 persen hingga 20 persen dan dinilai cukup kokoh menjadi bantalan dalam menyerap risiko tersebut.