- Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik empat belas pejabat baru Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin, 21 September 2026.
- Pejabat pajak baru diminta membangun sistem perpajakan kredibel dan adil guna mencapai target penerimaan negara yang penting secara berkelanjutan.
- Pejabat perbendaharaan yang baru harus mengelola APBN secara presisi untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi melantik lima pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menkeu Suahasil meminta para pejabat Pajak baru untuk mampu membaca kondisi ekonomi Indonesia dengan memahami karakter wajib pajak dan membuat keputusan tepat di perpajakan.
"Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," kata Suahasil dalam acara pelantikan yang digelar di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ia juga menyinggung kalau target penerimaan negara dari Pajak amat penting. Makanya Suahasil meminta pejabat DJP baru untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
"Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," lanjutnya.
Selain pejabat DJP, Suahasil juga melantik pejabat baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. Ia berpesan agar petinggi itu mampu menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian.
"Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya ingin saudara melihat APBN sebagai instrumen, instrumen kas, instrumen anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian. Pengelolaan kas harus semakin presisi agar belanja negara hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, dan tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Sekadar informasi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi melantik 14 pejabat baru Kementerian Keuangan. Dari total itu, ada 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkeu dan 2 pejabat untuk Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pelantikan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2026.
Menkeu Suahasil menyampaikan selamat kepada para pejabat baru Kemenkeu yang sudah dilantik. Ia meminta mereka untuk menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.
"Ini semua dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesional, dan penuh rasa tanggung jawab seperti sumpah tadi," katanya dalam acara pelantikan yang digelar di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Untuk perinciannya, Suahasil melantik pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga KSSK.
Berikut daftar 14 pejabat Kemenkeu yang dilantik Suahasil:
1. Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretariat Pengadilan Pajak
2. Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
3. Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
4. Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta
5. Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara
6. Ani Natalia sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku
7. Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelyanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
8. Estty Purwadiani Hidayatie sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
9. Adhang Noegroho Adi sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku
10. Galih Elham Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
11. Evy Mulyani selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
12. Panca Putra Jaya sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
13. Herman Saherudin sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan
14. Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan lainnya.