- Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority menandatangani MoU sistem pembayaran lintas negara pada 24 September 2026.
- Gubernur BI Destry Damayanti dan Chief Executive HKMA Eddie Yue menandatangani kesepakatan tersebut di Hong Kong dan Indonesia.
- Kerja sama ini bertujuan menciptakan mekanisme pembayaran QR code yang cepat, terjangkau, transparan, serta inklusif.
Suara.com - Bank Indonesia (BI) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) memperkuat kerja sama di bidang sistem pembayaran lintas negara berbasis Quick Response (QR) code.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada 24 September 2026.
MoU tersebut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority, Eddie Yue.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Hong Kong, khususnya di bidang sistem pembayaran.
"BI dan HKMA berkomitmen memperkuat hubungan bilateral serta membangun mekanisme kerja sama yang efektif guna mendorong pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Hong Kong yang lebih cepat, lebih terjangkau, transparan, dan inklusif," kata Ramdan dalam keterangan resmi BI, Jumat (25/9/2026).
Melalui MoU tersebut, BI dan HKMA akan melakukan dialog mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pembayaran lintas negara, meliputi aspek teknis, operasional, dan regulasi.
Selain itu, kedua otoritas juga akan menjajaki skema untuk memfasilitasi interoperabilitas pembayaran lintas negara berbasis QR code antara Indonesia dan Hong Kong.
"Berdasarkan MoU tersebut, kedua pihak akan menyelenggarakan dialog terkait aspek teknis, operasional, dan regulasi yang relevan, serta menjajaki skema untuk memfasilitasi interoperabilitas pembayaran lintas negara berbasis QR code di antara kedua wilayah," ujar Ramdan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya mekanisme pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Hong Kong yang lebih cepat, terjangkau, transparan, dan inklusif.