- Amerika Serikat dan Iran membahas rencana bertahap di New York untuk mengakhiri konfrontasi terkait Selat Hormuz.
- Teheran menghadapi kerugian ekonomi masif akibat blokade Amerika Serikat yang melumpuhkan arus pasokan minyak global.
- Kedua negara menemui jalan buntu karena tuntutan yang besar serta keraguan dalam mempercayai konsesi perdamaian.
Suara.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan tengah menggodok rencana bertahap untuk mengakhiri konfrontasi yang telah berlangsung selama hampir tujuh bulan. Pembicaraan strategis yang berlangsung di New York tersebut menyoroti dua agenda utama, yakni kesediaan Teheran untuk kembali membuka Selat Hormuz dan komitmen Washington untuk mencabut blokade ekonomi terhadap Iran.
Selat Hormuz kini menjadi posisi tawar paling krusial dalam diplomasi kedua belah pihak. Teheran berupaya melepaskan diri dari tekanan ekonomi yang mencekik negaranya, sementara Washington mendesak pemulihan arus navigasi kapal di jalur pasokan minyak global yang tengah dilumpuhkan oleh Iran.
Berdasarkan keterangan dari dua sumber diplomatik Barat, pejabat regional, serta pihak Iran, negosiasi ini menemui jalan buntu karena tidak ada satupun pihak yang bersedia menyerahkan kendalinya lebih dulu. Namun, di balik sikap keras tersebut, Iran mulai menyadari kerugian ekonomi yang masif akibat perseteruan yang berkepanjangan.
Seorang pejabat senior Iran menyatakan bahwa solusi paling masuk akal saat ini adalah kesepakatan bertahap, di mana pembukaan jalur navigasi akan ditukar dengan pencabutan blokade, yang pada akhirnya dapat memberi Iran akses kembali terhadap aset-asetnya yang dibekukan.
“Salah satu cara ke depan adalah menyelesaikan krisis ini secara bertahap. Yang pertama adalah mengakhiri blokade dan membuka kembali Hormuz,” ungkap pejabat tersebut di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.
Tantangan terbesar bagi para negosiator bukan hanya merancang draf perdamaian, melainkan memastikan konsesi tersebut cukup solid untuk dipercaya oleh kedua negara. Hal ini mengingat Presiden AS Donald Trump harus menerima solusi sementara pasca-runtuhnya kesepakatan di bulan Juli lalu.
Presiden Trump sebelumnya memproyeksikan bahwa kesepakatan dengan Iran kemungkinan bisa dicapai setelah pemilu sela Kongres pada 3 November mendatang. Meski demikian, seorang pejabat senior Eropa memberikan catatan bahwa delegasi Iran "have a very long list of demands."
Pihak Gedung Putih merespons dengan menegaskan posisi dominan AS dalam meja perundingan ini. Seorang pejabat internal mengklaim bahwa "Iran sangat membutuhkan kesepakatan, Presiden Trump memegang kendali dan akan membuat keputusan apa pun yang terbaik bagi Amerika Serikat."
Pejabat tersebut menambahkan bahwa Trump pada dasarnya tetap "terbuka untuk berbicara dengan Iran dalam situasi yang tepat" namun merasa tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk bernegosiasi. Washington merasa berada dalam "posisi sangat kuat" karena mengendalikan Selat Hormuz di saat ekonomi Iran sedang "runtuh".
Lebih lanjut, ia menyebut "penghancuran sanksi" dan "salah satu blokade paling sukses dalam sejarah" telah membuat Iran bangkrut. Presiden Trump mengaku lebih memilih membiarkan "keruntuhan Iran yang tak terhindarkan" terjadi secara alamiah daripada harus "dimainkan" melalui manuver Teheran.
Di sisi lain, mantan negosiator AS Dennis Ross menilai hanya ada peluang sebesar 30 persen untuk mencapai kesepakatan sebelum momentum pemilu sela.
“Blokade inilah yang sebenarnya menekan Iran. Ini mencekik mereka,” kata Ross, dilansir dari Reuters.
Menurutnya, kesepakatan yang diraih lebih cepat justru dapat menguntungkan Trump secara politik karena pembukaan Selat Hormuz akan meredam harga minyak global dan menurunkan harga bensin domestik AS. Jika negosiasi dibiarkan berlarut hingga pasca-pemilu, Trump diprediksi akan memiliki lebih sedikit batasan politik dan berpeluang memperbesar tekanan militer.
Menghadapi risiko tersebut, Iran tak tinggal diam dan terus mempersiapkan skenario terburuk untuk menghadapi perang terbuka.
“Jari kita ada di pelatuknya,” tegas seorang pejabat tinggi Iran, yang menuding AS menggunakan ancaman militer dan blokade sebagai instrumen paksaan. “Amerika tahu apa yang perlu mereka lakukan, tetapi karena tuntutan mereka yang berlebihan, peluang diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini sangat kecil.”