- Pemerintah bersama Banggar DPR RI menyepakati perubahan target Pendapatan dan Belanja Negara dalam RAPBN 2027.
- Ketua Banggar Said Abdullah mengumumkan rincian target tersebut pada rapat kerja bersama pemerintah hari Minggu.
- Hasil kesepakatan itu menghasilkan kenaikan target Pendapatan Negara serta penyesuaian pos Belanja Negara secara keseluruhan.
Suara.com - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat mengubah target Pendapatan maupun Belanja Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengumumkan kalau Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 4.106,26 triliun yang mencakup Belanja Pemerintah Pusat Rp 3.371,26 triliun, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 1.556,89 triliun, Belanja Non K/L Rp 1.814,36 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 735 triliun.
"Belanja Negara Rp 4.106.262,9 (miliar), Belanja Pemerintah Pusat 3.371.262,9 (miliar), Belanja K/L Rp 1.556.896,5 (miliar), Belanja Non K/L 1.814.366,4 (miliar), Transfer ke Daerah Rp 735 triliun," katanya dalam Rapat Kerja bersama Pemerintah yang disiarkan virtual, dikutip Minggu (27/9/2026).
Jika dibedah, Belanja Negara ini naik dari usulan Pemerintah sebelumnya sebesar Rp 4.106,3 triliun. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 3.371,26 triliun itu juga naik Rp 9.07 triliun dari usulan awal sebesar Rp 3.362,19 triliun.
Kenaikan juga terjadi di Belanja KL sebesar Rp 1.556.89 triliun, yang naik dari usulan awal sebesar Rp 1.504.74 triliun. Namun Belanja Non-KL sebesar Rp 1.814.366,4 miliar justru turun dari usulan awal Rp 1.857,45 triliun.
Target pendapatan negara naik
Tak cuma Belanja Negara, Pemerintah dan Banggar DPR RI juga sepakat menaikkan target Pendapatan Negara pada RAPBN 2027. Kenaikan ini menjadi Rp 3.435,10 triliun, lebih tinggi Rp 9,07 triliun dari usulan awal Pemerintah sebesar Rp 3.426,03 triliun.
"Pendapatan Negara Rp 3.435.102,7 (miliar)," kata Said.
Apabila ditelaah, kenaikan ini ada di Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 2.911,95 triliun, lebih tinggi Rp 4 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp2.907,95 triliun.
Penerimaan tersebut meliputi Penerimaan Pajak Rp 2.593,95 triliun yang naik dari sebelumnya Rp 2.591,35 triliun, serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 318,6 triliun yang naik dari sebelumnya Rp 316,6 triliun.
Kenaikan turut terjadi di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp 522,48 triliun, naik dari sebelumnya Rp5,07 triliun. Sedangkan Penerimaan Hibah tetap dengan angka Rp 700 miliar.
Rincian Postur RAPBN 2027
- Pendapatan Negara: Rp 3.435,10 triliun, lebih tinggi Rp 9,07 triliun dari usulan awal sebesar Rp 3.426,03 triliun
- Penerimaan Perpajakan: Rp2.911,9548 triliun, lebih tinggi Rp4 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp2.907,95 triliun
- Penerimaan Pajak: Rp 2.593,95 triliun, naik dari sebelumnya Rp 2.591,35 triliun
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rp 318,6 triliun, naik dari sebelumnya Rp 316,6 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 522,4816 triliun, naik dari sebelumnya Rp5,07 triliun
- Penerimaan Hibah: Rp 700 miliar, tetap
- Belanja Negara: Rp 4.907,2 triliun, naik dari sebelumnya Rp 4.106,3 triliun
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp 3.371,26 triliun, naik Rp 9.07 triliun dari usulan awal sebesar Rp 3.362,19 triliun
- Belanja Kementerian/Lembaga (KL): Rp 1.556.89 triliun, naik dari usulan awal Rp1.504.74 triliun
- Belanja Non-KL: Rp 1.814,36 triliun, turun dari usulan awal Rp 1.857,45 triliun
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp 735 triliun, tetap
- Defisit APBN: Rp 671,20 triliun atau setara 2,4 persen terhadap PDB, tetap
- Keseimbangan Primer: defisit Rp 20,85 triliun, tetap
- Pembiayaan Anggaran: Rp 671,16 triliun, tetap
Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2027
- Pertumbuhan ekonomi: 6%
- Laju inflasi: 2,5%
- Nilai tukar rupiah: Rp17.500 per Dolar AS
- Tingkat suku bunga SBN: 6,9%
- Harga minyak mentah (ICP): US$75 per barel
- Lifting minyak bumi: 612.500 barel per hari
- Lifting gas bumi: 954.000 barel setara minyak per hari