- Pemerintah akan membangun tambahan satu juta jaringan gas bumi untuk menekan penggunaan tabung LPG.
- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menargetkan proyek pembangunan jaringan gas tersebut selesai pada tahun 2028.
- Kebijakan penataan basis data penerima subsidi bertujuan mengendalikan volume solar dan LPG agar tidak melebihi kuota.
Suara.com - Untuk menekan penggunaan tabung LPG, pemerintah akan membangun 1 juta tambahan jaringan gas bumi (jargas).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Rabu (30/9/2026) mengatakan pembangunan jargas akan menekan biaya subsidi LPG 3kg.
“Tahun ini, jargas yang sudah selesai kan 115.000 (sambungan rumah tangga), itu kan juga salah satu konversi yang berjalan. Lalu, sebentar lagi akan ada juga jargas tambahan 1 juta,” jelas Laode.
Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan LPG, yang nantinya akan berpengaruh terhadap mengurangi beban subsidi untuk LPG 3 kg, serta menekan angka impor LPG.
Selain melalui sambungan jargas, Laode juga menyampaikan pemerintah telah melakukan penataan basis data penerima subsidi selama dua tahun.
Basis data tersebut merupakan penyempurnaan dari data yang dimiliki oleh Pertamina dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Disempurnakan lagi nanti dengan data dari kepolisian terkait kendaraan. Nah, itu nanti kami lakukan penataan,” ucap Laode.
Oleh karena itu, lanjut dia, penetapan kuota volume solar bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak berubah apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan basis data yang sudah disempurnakan sehingga tidak terjadi penyaluran komoditas bersubsidi yang melebihi kuota subsidi.
“Penetapan volume solar subsidi dan LPG kan tetap sama dengan tahun lalu, agar penataan itu bisa bermanfaat untuk mengendalikan subsidinya,” kata Laode.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menargetkan pembangunan 1 juta jaringan gas (jargas) selesai pada 2028 untuk mendukung swasembada energi.
Pembangunan jargas rumah tangga tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.