- Pemerintah memastikan dana pelunasan utang Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 37,7 triliun sudah disiapkan di Bank Himbara.
- Pencairan dana yang jatuh tempo pada 25 September 2026 tersebut wajib melalui verifikasi, validasi, dan audit BPK.
- Pelunasan utang dipastikan terlaksana karena anggarannya telah dialokasikan langsung di dalam APBN tahun 2026 sejak awal.
Suara.com - Kementerian Keuangan memastikan pembayaran utang Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP) yang jatuh tempo 25 September 2026 lalu sudah ada di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan kalau dana Kopdes Merah Putih sebesar Rp 37,7 triliun itu sudah disiapkan Pemerintah ke perbankan.
"Dana dari pemerintah sudah siap, bahkan dana pemerintah untuk membayar yang di bulan September, 25 September, sudah ditaruh di Bank Himbara," katanya saat Media Briefing Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Kendati begitu pencairan dana tersebut perlu dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam peraturan tersebut, pencairan dana mesti dilakukan lewat tahap verifikasi dan validasi. Kemudian perlu juga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sehingga ini clean. Clean and clear, dana itu kemudian kuncinya dibuka. Dana pemerintah yang ditempatkan atau disiapkan untuk membayar tadi, kuncinya dibuka, gitu. Siap disalurkan," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan utang Kopdes Merah Putih atau KDMP Rp 37,7 triliun yang jatuh tempo pada 25 September 2026 akan dilunasi Pemerintah.
Diketahui Kopdes Merah Putih memakan anggaran hingga Rp 240 triliun untuk sekitar 83 ribu koperasi hingga. Untuk tahap awal, utang Kopdes Merah Putih memerlukan dana Rp 37,7 triliun yang diambil dari Himpunan Bank Negara (Himbara).
Menkeu Suahasil memastikan utang KDMP akan lunas sesuai tenggat jatuh tempo karena Pemerintah sedari awal sudah menyiapkan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya mau menyampaikan di sini bahwa untuk pembayaran utang yang digunakan untuk membangun Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih itu telah dianggarkan di dalam APBN. Telah dianggarkan, jadi anggarannya ada. Dari sejak kita membuat APBN, anggarannya itu ada, tersedia. Nah, jadi pasti dibayar karena sudah ada anggarannya," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia (BI), Kamis (24/9/2026).
Ia menyatakan kalau APBN bersifat fleksibel. Sebab Pemerintah bisa menyiapkan lebih dulu anggaran untuk program yang sudah direncakanan.
"Nah, kalau untuk KDMP ini sudah ada anggarannya dari sejak pertama APBN masuk ke 2026, jadi pasti dibayar," lanjut dia.
Terkait proses pembayaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memverifikasi implementasi program tersebut mulai dari apa yang sudah dibangun, berapa banyak unit, kementerian atau lembaga mana yang terlibat di lapangan, hingga lokasi desa tempat KDMP berdiri.
Bendahara Negara mengungkapkan kalau Kementerian Koperasi sudah bekerja keras untuk mengawal program tersebut. Begitu pula PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana Kopdes Merah Putih.
"Ini yang dibangun sedemikian hingga nanti pembayarannya akan berlangsung, akan berlangsung pasti dibayar karena anggarannya sudah ada," beber dia.
Lebih lanjut Suahasil memastikan kalau Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga bakal memantau program tersebut mulai dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain KSSK, Suahasil juga melibatkan BPI Danantara selaku pemilik Himbara untuk mengawal program tersebut.
"Makanya dengan keberadaan Danantara di situ menjadi komplit ceritanya. Ceritanya menjadi komplit, ada BUMN yang di situ juga," jelas Suahasil.