- PT Geo Dipa Energi mengkaji penerbitan obligasi berwawasan lingkungan untuk membiayai proyek panas bumi tanpa melakukan IPO.
- Direktur Utama Yudistian Yunis menyatakan strategi ini menjaga kendali penuh perusahaan agar tidak beralih ke pihak swasta.
- Manajemen menyiapkan kajian teknis dalam Rencana Jangka Panjang sepuluh tahun agar perusahaan tumbuh mandiri tanpa APBN.
Suara.com - PT Geo Dipa Energi (Persero) tengah mengkaji opsi skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (green bond).
Langkah ini disiapkan guna memenuhi kebutuhan ekuitas dan modal pembangunan proyek pengembangan energi panas bumi ke depan, tanpa harus melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering atau IPO).
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis, mengungkapkan bahwa pilihan menggunakan instrumen obligasi diambil agar pengelolaan dan kendali kepemilikan lembaga geothermal tersebut tetap berada di internal perusahaan.
Strategi special mission vehicle (SMV) alias lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berbeda jika dibandingkan dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE).
"Salah satu karena dibilang mulai mencari creative finance, salah satu yang kita siapkan adalah bond. Yang mau kita lepas, kalau bond itu kan hanya nilai tertentu yang kita mau lepas dan pengelolaan perusahaan masih di dalam kita. Kalau PGE itu yang dilakukan kan IPO, IPO sehingga hampir 30% saham PGE itu dimiliki private, sehingga akhirnya private punya pengaruh di sana," katanya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (6/10/2026).
"Tapi kalau bond, seperti yang sudah terjadi banyak kayak PLN kan menerbitkannya bond. Jadi dia punya punya kewajiban saja untuk menyetorkan kuponnya nanti," lanjut dia.
Rencana penerbitan green bond Geo Dipa ini telah masuk dalam skema Rencana Jangka Panjang (RJP) perusahaan untuk jangka waktu 10 tahun. Yudistian menyebutkan bahwa pihak manajemen saat ini sedang mematangkan kajian terkait skema teknis, besaran, hingga target waktu penerbitannya.
"Nah, itu jadi bagian dari rencana Geo Dipa yang juga sudah masuk di rencana RJP 10 tahunan. Nah, mungkin di tahun depan kita lagi menyiapkan kajiannya bond-nya kapan dan berapa rencana yang akan kita tawarkan untuk menjadi sumber pendanaan untuk ekuitas tadi," imbuhnya.
Terkait detail penerbitan instrumen keuangan tersebut, pihak Geo Dipa masih menghitung profilisasi aset serta lokasi pasar penerbitannya.
"Kalau bond, kapan, size-nya berapa, harganya berapa, itu lagi kita bikin perhitungannya. Terbit di mana, itu juga lagi kita bikin. Nah, kemudian apakah itu digunakan hanya satu konsesi atau multi konsesi? Itu karena sifatnya bond adalah profilnya Geo Dipa, bisa jadi ya kita taruh apa prospektusnya apa, kalau kita taruh Dieng Patuha ya berarti kita hanya pakai untuk Dieng Patuha saja," tambah Yudistian.
Selama ini, dalam menggarap proyek-proyek ketenagalistrikan panas bumi seperti pembangunan Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2, Geo Dipa mengandalkan kombinasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai ekuitas dan pinjaman dari lembaga pembiayaan pembangunan seperti Asian Development Bank (ADB).
"Geo Dipa ini untuk proyek yang hari ini, yang Dieng 2 Patuha 2 yang sedang konstruksi, yes, kami dapat PMN dari pemerintah. Dari APBN nilainya sekitar Rp 1,3 triliun. Itu sebagai equity untuk pendampingan pinjaman dari ADB. Jadi kan biasa kalau kita minjam, kita harus ada duit sendiri kan? Nah, duit sendiri itu diberikan oleh pemerintah dalam bentuk PMN untuk menjadi pendamping dana dari ADB," terangnya.
Namun demikian, dengan arahan dari pemerintah agar BUMN dapat tumbuh mandiri secara finansial dan mampu mencari alternatif modal secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada APBN, penerbitan green bond dinilai menjadi instrumen paling ideal bagi Geo Dipa untuk mengakselerasi potensi panas bumi nasional yang saat ini baru termanfaatkan sekitar 11% dari total potensi 24 Gigawatt.