- CELIOS merilis laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang memberikan nilai merah pada kinerja perekonomian nasional.
- Survei publik menunjukkan mayoritas masyarakat terbebani pajak, mengalami perburukan ekonomi rumah tangga, dan menilai pemerintah gagal mengatasi pengangguran.
- Para ahli menilai kebijakan utang berisiko tinggi, sentralisasi merugikan daerah, serta mempertanyakan efektivitas program prioritas pemerintah.
Suara.com - Laporan evaluasi Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan nilai merah pada kinerja perekonomian nasional.
Penilaian dari kelompok masyarakat umum maupun para ahli menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap stabilitas fiskal, daya beli, hingga penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan hasil survei publik dan expert judgment CELIOS, secara keseluruhan Kabinet Merah Putih hanya memperoleh nilai rata-rata 2,9 dari 10 menurut penilaian ahli dan 4,7 dari 10 menurut masyarakat umum. Penilaian di sektor ekonomi menjadi salah satu penyumbang utama rendahnya angka tersebut.
Secara rinci, persepsi publik terhadap indikator-indikator utama ekonomi menunjukkan tekanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pertama, kondisi ekonomi rumah tangga memburuk. Sebanyak 53% responden masyarakat menyatakan kondisi ekonominya memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, sementara 31% menilai tidak ada perubahan, dan hanya 16% yang merasa lebih baik.
Kedua, publik terbebani pajak maupun pungutan dari Pemerintah. Sebanyak 82% responden menilai pajak dan pungutan pemerintah saat ini sangat membebani masyarakat.
Ketiga, publik menilai Pemerintah gagal mengatasi Pengangguran. Sebanyak 62% masyarakat menilai upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja berada pada kategori buruk hingga sangat buruk.
Sorotan dari para ahli
Sementara dari kacamata para ahli, indikator makroekonomi dan arah kebijakan Pemerintah juga dinilai memiliki risiko tinggi. Dalam laporan tersebut, CELIOS mencatat pandangan para ahli terkait risiko fiskal dan dampak kebijakan terhadap daerah.
Pertama, ahli menilai keberlanjutan utang Pemerintah mulai mengkhawatirkan. Sebanyak 59% responden dari para ahli menilai kebijakan utang pemerintah berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan, yang mana beban bunganya dinilai akan membebani generasi mendatang.
Kedua, sentralisasi yang merugikan ekonomi daerah. Sebanyak 89% ahli menilai pemusatan kewenangan dan kebijakan anggaran di pemerintah pusat berdampak negatif serta merugikan perekonomian daerah.
Ketiga, ahli menyebut program prioritas membebankan. Sebagian besar ahli meragukan efektivitas program prioritas seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan 91% responden tidak setuju, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 87% responden minta dihentikan.
"Tiga masalah utama yang paling mendesak untuk segera diperbaiki pemerintah menurut masyarakat adalah tingginya harga kebutuhan pokok (78%), penyediaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja (58%), serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi (35%)," tulis laporan CELIOS.
CELIOS lalu merekomendasikan pemerintah untuk segera merestrukturisasi belanja negara, menghentikan program-program yang tidak teruji dampaknya, serta memfokuskan kembali anggaran pada pemulihan daya beli masyarakat dan penguatan sektor industri padat karya.