- Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2026 mencatat kenaikan produksi beras dan surplus delapan komoditas pangan nasional.
- Harga pangan di tingkat konsumen tetap mahal akibat rantai pasok panjang, distribusi tidak merata, dan persaingan ketat bahan baku.
- Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian menyatakan kebijakan pangan perlu bergeser untuk memperbaiki distribusi, keterjangkauan harga, serta resiliensi iklim.
Dari sisi ekonomi politik pangan, kebijakan saat ini lebih kuat melindungi kepentingan hulu melalui HPP dan serapan negara. Namun, struktur industri penggilingan tetap sangat terkonsentrasi.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dari total serapan gabah nasional sekitar 65 juta ton per tahun, sebanyak 1.056 unit penggilingan skala besar (kapasitas 20 ton per jam) menguasai 40 persen pasokan gabah atau sekitar 25 juta ton. Jumlah ini setara dengan yang diserap oleh 161.401 unit penggilingan kecil, sementara penggilingan skala sedang menyerap sekitar 20 persen. Konsentrasi ini membuat pelaku besar memiliki daya tawar tinggi dalam memperebutkan bahan baku.
Persaingan antara Bulog dan pelaku swasta besar justru menjadi salah satu sumber tekanan harga gabah. Ketika Bulog aktif menyerap dalam jumlah besar dengan HPP yang relatif tinggi, swasta besar ikut bersaing sehingga harga gabah di tingkat petani sering naik di atas HPP, terutama di luar musim panen.
Kondisi ini menguntungkan petani di satu sisi, tetapi membuat biaya bahan baku penggilingan melonjak. Penggilingan kecil yang tidak memiliki modal besar atau jaringan pasokan yang kuat semakin sulit mendapatkan gabah dan banyak yang akhirnya hanya bisa beroperasi terbatas sebagai mitra pengolahan Bulog.
Persaingan ini memperkuat posisi pelaku besar yang memiliki kapasitas penyimpanan, modal, dan jaringan distribusi, sementara pelaku kecil tersingkir secara bertahap.
Negara melalui Bulog berusaha mengurangi dominasi tersebut, namun selama pangsa pasar Bulog masih terbatas (sekitar 15 persen) dan struktur industri penggilingan tetap terkonsentrasi, persaingan justru menaikkan harga gabah dan menekan penggilingan kecil, sementara harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi.
Tekanan harga yang terjadi bersifat cost-push dan selektif. Pada beras, cost-push terutama berasal dari harga gabah yang sering melampaui HPP akibat persaingan penyerapan, ditambah biaya distribusi.
Pada cabai, penyebab utamanya adalah gangguan cuaca (El Nino) yang menekan produksi di sentra. Pada daging ayam ras dan telur, tekanan datang dari naiknya biaya pakan dan DOC, diperkuat oleh peningkatan permintaan dari program Makan Bergizi Gratis.
Potensi produksi 2026 secara agregat masih positif untuk delapan komoditas, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada keberhasilan masa tanam Oktober–Desember 2026 di tengah El Nino yang masih kuat. Jika tanam mundur atau terjadi puso, pasokan awal 2027 (termasuk menjelang Ramadan) berisiko terganggu.
"Memasuki tahun ketiga, prioritas kebijakan perlu bergeser. Saatnya kebijakan pangan diarahkan pada sustainability, equality, dan resiliensi," ujar Eliza.
Fokus utama sebaiknya pada penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, efisiensi rantai pasok, pengurangan kehilangan hasil panen, perbaikan asimetris informasi, pengelolaan cadangan yang lebih sesuai kebutuhan daerah, serta upaya lebih sistematis untuk menyeimbangkan peran negara dan swasta agar penggilingan kecil tetap punya ruang dan harga konsumen tidak terus tertekan oleh persaingan bahan baku di hulu.
"Tanpa pembenahan pada ketersediaan, fluktuasi, dan disparitas harga, surplus produksi nasional akan tetap bersifat agregat dan tidak sepenuhnya dirasakan sebagai keterjangkauan oleh sebagian besar masyarakat," tutup Eliza.