- Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyoroti anomali harga ayam yang turun di peternak namun naik di konsumen pada 27 Oktober 2026 di Jakarta.
- Pemerintah bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum berupaya menelusuri rantai distribusi ayam untuk mengatasi perbedaan harga tersebut.
- Pemerintah menyiapkan sistem koperasi petani jagung dan menetapkan harga bungkil kedelai impor melalui ID FOOD guna menekan biaya pakan.
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menyoroti anomali harga ayam yang turun di tingkat peternak, tetapi justru naik di tingkat konsumen. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena peternak mengeluhkan rendahnya harga jual, sementara masyarakat masih harus membayar mahal untuk membeli ayam.
Amran menduga terdapat persoalan dalam rantai distribusi yang menyebabkan perbedaan pergerakan harga tersebut. Ia meminta persoalan ini ditelusuri agar tidak merugikan peternak maupun konsumen.
"Ini ada anomali, harga di peternak turun, harga di konsumen naik, terjadi inflasi. Harusnya kalau harga di peternak turun, itu di konsumen turun. Tapi dua-dua berteriak, berarti ada pelaku yang tidak bertanggung jawab. Itu kita kejar," ujar Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Menurut Amran, kondisi tersebut perlu diperiksa karena penurunan harga di tingkat peternak tidak tercermin pada harga yang dibayar masyarakat. Namun, ia belum memerinci pihak yang diduga menyebabkan anomali harga maupun hasil penelusuran rantai distribusi ayam.
Pemerintah kini berupaya menelusuri persoalan tersebut bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum.
"Harusnya kalau harga di peternak turun, itu di konsumen turun," ujarnya.
Persoalan harga ayam juga berkaitan dengan biaya produksi peternak, terutama harga pakan yang menjadi salah satu komponen utama pengeluaran usaha. Untuk menekan biaya tersebut, pemerintah menyiapkan skema integrasi petani jagung dan peternak ayam melalui koperasi.
Amran mengatakan kebutuhan jagung untuk pakan peternak diperkirakan mencapai 1,8 juta ton per tahun. Pemerintah menargetkan produksi 2,1 juta ton jagung dari lahan seluas 300.000 hektare agar pasokan bahan baku pakan lebih terjamin.
"Kita membangun sistem, closed system, dari hulu ke hilir. Tidak seperti dulu. Apa maksudnya? Dari hulu, kita membangun kelompok tani bersama peternak. Peternak dengan petani jagung menjadi satu kesatuan, membentuk koperasi. Jadi tanam jagung sendiri, dibantu oleh pusat," kata Amran.
Selain jagung, pemerintah berupaya mengendalikan harga bahan baku pakan lainnya, yakni soybean meal atau bungkil kedelai. Amran menyebut pemerintah melalui ID FOOD mematok harga bahan baku impor tersebut sebesar Rp8.630 per kilogram, sementara harga di tingkat pengusaha disebut dapat mencapai Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
"Itu diatur oleh pemerintah. Itulah tujuannya kenapa ID FOOD yang mengimpor supaya bisa terkendali," pungkasnya.