- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta maaf kepada KKKS di Jakarta karena lonjakan permintaan domestik 2025 memaksa penyesuaian alokasi gas.
- Pemerintah memastikan seluruh alokasi gas nasional pada tahun 2026 akan berjalan lancar sesuai dengan rencana awal tanpa hambatan.
- SKK Migas diperintahkan memetakan ulang alokasi gas 2027 demi menjaga kepastian pasar serta komitmen kerja sama dengan pihak luar negeri.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan permohonan maaf kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas penyesuaian alokasi gas yang terjadi pada 2026. Penyesuaian tersebut terpaksa dilakukan akibat lonjakan kebutuhan energi di pasar domestik.
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2025 lalu, pemerintah menghadapi kelebihan permintaan gas dari dalam negeri dalam jumlah yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada komitmen pasokan yang telah direncanakan sebelumnya.
"Memang di 2025 saya harus minta maaf karena waktu itu terjadi kelebihan permintaan domestik 60 kargo, jadi sebagiannya kita melakukan penyesuaian," uar Bahlil saat memberikan sambutan dalam agenda Pembukaan Forum Ekonomi (Forek) Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Bahlil pun memastikan bahwa seluruh alokasi gas pada tahun 2026 akan berjalan sesuai rencana.
Guna menjaga kepastian pasar dan komitmen dengan pembeli luar negeri, pihaknya telah menginstruksikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melakukan pemetaan ulang alokasi gas untuk tahun 2027.
"Tapi 2026 ini semuanya kita jalankan, di 2027 saya sudah perintahkan kepada SKK Migas untuk di-exercise agar menjaga off-taker dan market yang sudah dilakukan tanda tangan kerjasama dengan pihak luar negeri supaya semuanya bisa berjalan," katanya.
Ia mengimbau kepada seluruh pengembang dan pelaku industri hulu migas untuk tidak ragu terhadap komitmen pemerintah.
Bahlil juga meminta KKKS untuk mengutamakan komunikasi langsung dengan pemerintah jika menemui kendala di lapangan, ketimbang melontarkan isu ke publik.
"Jadi Insyaallah semuanya berjalan jadi gak ada masalah, ya jadi gak usah ada keraguan-keraguan, kalau ada masalah kita bicarakan baik-baik. Bicarakan baik-baik, jangan bicara di luar yang gak pas-gak pas. Kita selesaikanlah secara adat dan secara aturan yang kita sama-sama sepakati," pungkasnya.