- Anggota DPR RI menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memutuskan dokumen penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu.
- Sejumlah partai politik di DPR mulai memetakan dukungan terhadap proses pemakzulan dan pengunduran diri Gibran.
Suara.com - Polemik terkait keabsahan dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
Isu ini kini telah bermuara pada desakan mundur hingga ancaman pemakzulan (impeachment) yang secara formal mulai digulirkan oleh jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pada pembukaan masa persidangan paripurna hari ini, Selasa (10/11/2026), langkah politik di Senayan terpantau makin konkret. Sejumlah anggota DPR RI dilaporkan telah membubuhkan tanda tangan resmi sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, bahkan secara terbuka membagikan foto dirinya yang tengah memegang dokumen bertajuk 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen yang memuat penjelasan serta pasal-pasal konstitusi tersebut, nama Mardani tercatat berada di urutan pertama pengusul.
Merespon bergulirnya inisiatif hak istimewa dewan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima draf laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat. Puan menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan mekanisme tata tertib persidangan yang berlaku di parlemen.
Langkah agresif legislator di Senayan ini tidak lepas dari rentetan putusan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 merilis putusan yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki kualifikasi pendidikan luar negeri yang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagaimana yang disyaratkan mutlak dalam Undang-Undang Pemilu.
Meski demikian, MK tidak serta-merta memberhentikan Gibran, mengingat perkara tersebut dinilai tidak tepat diselesaikan melalui jalur sengketa hasil Pilpres karena Gibran telah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024.
Pukulan telak berikutnya datang dari Mahkamah Agung (MA). Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA secara resmi membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat administrasi pendaftaran Pilpres 2024. Dua putusan ini menjadi landasan yuridis kuat bagi DPR untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat dengan alasan Wapres "tidak lagi memenuhi syarat".
Peta Politik dan Wacana Pengunduran Diri
Di tengah eskalasi di Senayan, mencuat desas-desus yang menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tengah mempertimbangkan opsi untuk mengundurkan diri dari kursi RI-2 secara sukarela. Opsi ini kabarnya akan diambil guna mendahului proses pemakzulan, terutama apabila fraksi-fraksi di DPR secara aklamasi menyepakati dimulainya mekanisme Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, menilai bahwa jalur pemakzulan secara konstitusional sangat mungkin terjadi. "Masih terbuka pintu pemakzulan oleh DPR melalui hak menyatakan pendapat," terangnya.
Sikap fraksi di DPR pun perlahan mulai memetakan dukungan. Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa penggunaan HMP adalah opsi politik paling rasional saat ini. Dukungan serupa juga diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih sikap diplomatis dengan menyatakan usulan tersebut akan diproses pada waktunya. Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, bahkan menegaskan tidak ada instruksi fraksi untuk melarang anggotanya ikut serta. Di sisi lain, PKB masih mengkaji penggunaan Hak Angket, sedangkan Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum memberikan pernyataan atau sikap resmi terkait krisis kepemimpinan ini.
Mekanisme Pemakzulan yang Panjang dan Konsekuensi Hak Keuangan
Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemakzulan bukanlah proses instan. Prosesnya bermula dari HMP di DPR yang butuh persetujuan paripurna dengan kuorum minimal 2/3 anggota. Selanjutnya, DPR meminta MK untuk menguji pendapat tersebut dengan batas waktu maksimal 90 hari.