- Anggota DPR RI menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memutuskan dokumen penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu.
- Sejumlah partai politik di DPR mulai memetakan dukungan terhadap proses pemakzulan dan pengunduran diri Gibran.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, usulan berlanjut ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang harus digelar maksimal 30 hari kemudian, dengan syarat kuorum 3/4 anggota dan persetujuan 2/3 anggota yang hadir.
Lantas, bagaimana dengan nasib hak keuangan Gibran jika ia memilih mundur atau akhirnya dimakzulkan?
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, hak pensiun bagi mantan presiden dan wakil presiden disandarkan pada frasa "berhenti dengan hormat". Berdasarkan Pasal 6 aturan tersebut, pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yakni sekitar Rp20,16 juta per bulan (mengacu pada PP 75/2000).
Mantan Wapres juga berhak atas biaya perawatan kesehatan, biaya rumah tangga (air, listrik, telepon), rumah kediaman layak, dan satu kendaraan dinas beserta pengemudi.
Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013 juga menjamin fasilitas pengamanan seumur hidup dari Paspampres bagi mantan Wapres dan istrinya, kecuali jika mereka menolaknya.
Secara hukum, tidak ada perbedaan otomatis terkait hak-hak pasca-menjabat antara skenario mundur dan dimakzulkan. Penjelasan Pasal 6 UU 7/1978 menetapkan bahwa setiap pemberhentian (termasuk pemakzulan) secara default dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR dalam ketetapannya secara eksplisit menyatakan pemberhentian tersebut dilakukan "tidak dengan hormat".
Oleh karena itu, kerugian finansial akibat pemakzulan hanya akan terjadi jika MPR menyertakan frasa pemberhentian tidak hormat dalam ketetapan akhirnya.
Apabila jabatan Wakil Presiden nantinya benar-benar kosong, entah karena pengunduran diri atau pemakzulan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan MPR untuk menggelar sidang guna memilih Wapres pengganti. Pemilihan ini dilakukan dari dua nama kandidat yang diusulkan oleh Presiden, dengan batas waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.