Dana Cadangan Pesangon Bakal Jadi Iuran Wajib, Said Iqbal: Ini Meringankan Perusahaan

Senin, 16 November 2026 | 14:52 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. (Suara.com/Lilis)
BACA 10 DETIK
  • Said Iqbal mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menerapkan skema iuran wajib dana cadangan pesangon bagi perusahaan menengah dan besar.
  • Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban keuangan perusahaan sekaligus memastikan pekerja tetap menerima hak pesangon saat terjadi PHK.
  • Besaran iuran dihitung menggunakan metode aktuaria, sedangkan lembaga pengelolanya masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkap kebijakan dana cadangan pesangon kemungkinan akan menggunakan skema iuran wajib ke lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Kebijakan ini disebutnya bisa meringankan beban perusahaan ketika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, perusahaan tidak perlu lagi menyiapkan uang pesangon dalam jumlah besar sekaligus ketika melakukan PHK.

"Jadi, negara justru memberi keringanan. Ya sudah, kamu cicil. Gitu loh. Jadi, tinggal ke mana nih cicilnya. Cicil itu berarti bayar iuran," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).

Dia menjelaskan, skema dana cadangan pesangon merupakan upaya memastikan pekerja tetap mendapatkan haknya ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, melakukan efisiensi, bahkan dinyatakan pailit.

Selama ini, menurut Said, ketentuan mengenai formula pesangon sebenarnya sudah diatur dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Namun, pelaksanaannya masih bermasalah karena banyak perusahaan tidak membayarkan pesangon dengan alasan tidak memiliki kemampuan keuangan.

"Jadi, banyak perusahaan yang ketika mem-PHK karyawan dengan alasan apapun, dia tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang alasannya pailit, ada yang alasannya tidak punya uang lagi," ujarnya.

Karena itu, Said menilai dana pesangon perlu dipisahkan dari kekayaan perusahaan dan tidak boleh dikelola sendiri oleh pengusaha.

Dengan pemisahan tersebut, dana yang disiapkan untuk membayar pesangon tidak tercampur dengan kas operasional perusahaan sehingga tetap tersedia ketika pekerja mengalami PHK.

"Seharusnya mengacu kepada aturan akuntansi perusahaan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 24 itu mewajibkan, sekali lagi saya bilang PSAK 24 mewajibkan pengusaha dalam laporan pembukuannya memisahkan uang pesangon," kata Said.

Selain memberikan kepastian bagi pekerja, skema tersebut juga dinilai membantu perusahaan memperhitungkan biaya tenaga kerja sejak awal.

Iuran dana cadangan pesangon nantinya dapat dimasukkan ke dalam struktur biaya atau cost structure perusahaan.

Dengan begitu, pengusaha dapat memperkirakan kewajiban pembayaran pesangon setiap tahun tanpa harus menanggung seluruh biaya sekaligus ketika terjadi PHK.

"Perusahaan jadi bisa menghitung cost structure atau struktur biaya. Terutama di labor cost, biaya buruh. Jadi setiap tahun dia itu sudah tahu, salah satu biaya buruh yang harus dibayar selain jamsostek, upah, adalah pesangon," ujarnya.

Said menegaskan, kewajiban dana cadangan pesangon tersebut tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil (UMKM). Ketentuan tersebut ditujukan kepada perusahaan menengah dan besar.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com