- Said Iqbal mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menerapkan skema iuran wajib dana cadangan pesangon bagi perusahaan menengah dan besar.
- Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban keuangan perusahaan sekaligus memastikan pekerja tetap menerima hak pesangon saat terjadi PHK.
- Besaran iuran dihitung menggunakan metode aktuaria, sedangkan lembaga pengelolanya masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi, ketika dia bikin perusahaan menengah ke atas, nah ini enggak berlaku buat UMKM, tolong dicatat. Dana cadangan pesangon itu tidak berlaku untuk UMKM, mikro dan kecil ya," katanya.
Adapun besaran iuran yang harus dibayarkan perusahaan nantinya perlu dihitung menggunakan metode aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja dan besaran hak pesangon pekerja.
Sementara itu, lembaga pengelola dana cadangan pesangon masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Said menyebut terdapat tiga opsi pengelola, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk lembaga baru.
Dari ketiga pilihan tersebut, KSPI cenderung mengusulkan Danantara karena dinilai tidak memerlukan pembentukan lembaga baru maupun perubahan undang-undang.