- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan perusahaan selain usaha mikro dan kecil menyiapkan dana cadangan pesangon.
- Pemerintah dijadwalkan menerbitkan Peraturan Pemerintah paling lambat 28 Oktober 2027 untuk mengatur teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
- KSPI mengusulkan penggunaan perhitungan aktuaria serta pengelolaan dana melalui BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga khusus.
Suara.com - Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi mendapat perlindungan lebih kuat melalui kebijakan dana cadangan pesangon.
Lewat aturan baru, pengusaha diwajibkan menyiapkan dana khusus untuk membayar hak pekerja, sehingga pembayaran pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, di balik harapan memberikan kepastian bagi pekerja, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai besaran iuran, mekanisme pengelolaan, hingga dampaknya terhadap biaya operasional perusahaan.
Isu tersebut kembali menjadi perhatian pada Senin (16/11/2026), setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan sejumlah usulan terkait penerapan dana cadangan pesangon.
Serikat buruh menilai skema ini bisa menjadi solusi atas persoalan lama: pekerja sudah memiliki hak pesangon berdasarkan aturan, tetapi belum tentu bisa menerimanya ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Dana Cadangan Pesangon Diatur dalam UU, Perusahaan Wajib Menyiapkannya
Kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pasal tersebut menyebut pengusaha wajib menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Dana ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK, dengan pengecualian bagi pekerja yang memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Undang-undang juga mengatur dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah.
Meski demikian, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Artinya, kebijakan ini tidak membebankan kewajiban yang sama kepada seluruh skala usaha.
Pemerintah masih harus menyusun aturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah (PP). UU tersebut mengamanatkan peraturan pelaksanaannya ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan, yakni 28 Oktober 2027.
Dengan demikian, rincian teknis seperti besaran iuran, tata cara pembayaran, dan mekanisme pengelolaan masih menunggu aturan turunan.
UU itu juga mencantumkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon.
Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Mengapa Dana Cadangan Pesangon Dibutuhkan?
Persoalan utama pembayaran pesangon selama ini bukan semata-mata ketiadaan aturan. Formula dan ketentuan mengenai hak pekerja sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya kerap menemui hambatan ketika perusahaan melakukan PHK.