Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Selasa, 17 November 2026 | 06:06 WIB
Menaker Yassierli saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. [Suara.com/Dicky Prastya]
BACA 10 DETIK
  • Gubernur wajib mengumumkan UMP pada 21 November 2026 berdasarkan regulasi baru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
  • Kalkulasi upah minimum tahun 2027 menggunakan formula KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks alfa antara 0,5 hingga 1,0.
  • Menaker Yassierli menginstruksikan Dewan Pengupahan Daerah menggunakan data estimasi KHL dan dialog sosial demi keadilan semua pihak.

Suara.com - Tenggat waktu pengumuman struktur upah minimum untuk tahun 2027 kian dekat. Berdasarkan jadwal resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seluruh gubernur diwajibkan untuk memublikasikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selambat-lambatnya pada 21 November mendatang.

Jadwal ketat tersebut juga berlaku untuk komponen pengupahan lainnya yang wajib dirilis secara berurutan hingga akhir bulan. Selang empat hari setelah UMP diumumkan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus dilakukan paling lambat 25 November 2026. Sehari berselang, yakni 26 November, menjadi batas akhir untuk pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Rangkaian ini akan ditutup dengan batas waktu penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menerangkan bahwa mekanisme penetapan upah minimum tahun depan berlandaskan pada regulasi terbaru, yakni Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam beleid tersebut, kewenangan penetapan UMP dan UMSP sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib gubernur. Sementara itu, regulasi mengenai UMK dan UMSK akan disesuaikan dengan arah kebijakan masing-masing kepala daerah tingkat provinsi.

Berbeda dari rumusan sebelumnya, kalkulasi upah minimum 2027 menitikberatkan pada tiga pilar utama: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ketenagakerjaan, serta dinamika ekonomi daerah. Secara matematis, formulasi pengupahan ini akan mengombinasikan angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan rentang indeks tertentu (alfa) yang dipatok antara 0,5 hingga 1,0.

Untuk menopang objektivitas penghitungan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini tengah memformulasikan estimasi KHL. Penyusunan estimasi ini menggunakan basis data konsumsi rumah tangga yang ditarik dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) garapan Badan Pusat Statistik (BPS).

Proyeksi KHL tersebut dibedah ke dalam empat kelompok pengeluaran esensial, yang meliputi kebutuhan pangan atau makanan, kebutuhan pokok non-makanan, akses pendidikan dan kesehatan, serta biaya hunian atau tempat tinggal. Guna menghasilkan angka yang presisi di tingkat daerah, Kemnaker juga menerapkan sistem klasterisasi menggunakan 11 parameter karakteristik wilayah hingga ke level kabupaten/kota.

Menaker Yassierli menginstruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan Daerah menggunakan data estimasi KHL tersebut sebagai landasan objektif dalam perumusan upah minimum wilayahnya.

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Di tengah tuntutan berbagai pihak terkait kenaikan upah, Yassierli juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi lintas sektor. Menurutnya, keputusan pengupahan yang ideal harus mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas dunia usaha.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com