- Kepala Badan Advokasi DPP REI Adri Istambul menyampaikan bahwa relaksasi SLIK OJK masih tersendat di perbankan Jakarta pada Kamis 19 November 2026.
- Akibat kendala operasional bank tersebut, sebanyak 70 hingga 80 persen pengajuan Kredit Pemilikan Rumah gagal diproses di lapangan.
- REI mendesak regulator dan perbankan melakukan evaluasi berkala agar kebijakan pemutihan catatan kredit kecil efektif mendongkrak KPR.
Suara.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) menilai kebijakan relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti pemutihan catatan tunggakan kredit di bawah Rp1 juta, masih tersendat di level operasional perbankan.
Akibatnya, sekitar 70 hingga 80 persen pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tetap kandas di lapangan.
Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP REI, Adri Istambul Lingga Gayo mengatakan, pelaku industri properti sebenarnya menyambut positif terobosan kebijakan relaksasi SLIK tersebut.
Namun, aturan yang telah disepakati di tingkat pembuat kebijakan itu belum berjalan mulus saat diterapkan oleh bank pelaksana di lapangan.
"Ini kebijakan umum. Kita menyambut gembira. Tapi kan tidak segampang itu untuk operasionalnya di perbankannya sendiri," ujar Adri dalam konferensi pers di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam kebijakan relaksasi SLIK, terdapat tiga poin penyesuaian utama untuk membuka akses pembiayaan perumahan.
Ketiganya meliputi penyaringan laporan SLIK yang hanya menampilkan informasi kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman maksimal tiga hari kerja setelah pembayaran, serta pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera.
Kendati demikian, Adri menyoroti realitas di lapangan yang masih jauh dari harapan pengembang maupun calon pembeli rumah.
"Enak diomongkan, susah dalam pelaksanaannya ya. Kenyataannya tidak seperti itu gitu loh," timpal dia.
Menurut Adri, perbankan masih berpegang kaku pada sistem penilaian skor kredit (scoring) yang langsung menolak pengajuan secara otomatis apabila ditemukan catatan tunggakan sekecil apa pun.
Berdasarkan data yang dihimpun REI, hampir 70 sampai 80 persen pengajuan persetujuan KPR atau Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dikembalikan karena terganjal SLIK OJK dan batas penghasilan.
"Ini OJK membuat sebuah aturan yang kalaupun utangnya itu hanya Rp100.000, tapi kalau dia kol 4 atau kol 2, pasti reject by system. Itu sudah automatically," jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi pukulan berat bagi industri properti karena riset REI mencatat hampir 80 persen pembelian rumah di Indonesia bergantung pada fasilitas KPR.
Sementara itu, porsi pembelian secara tunai keras (cash) hanya sekitar 5 persen dan sisanya menggunakan skema tunai bertahap (in-house) langsung ke pengembang.
Adri menuturkan, banyaknya calon konsumen yang gugur pada tahap verifikasi SLIK menimbulkan kerugian nyata bagi para pengembang.
Pasalnya, mereka sudah menyiapkan stok unit dan memproses administrasi awal sebelum akhirnya transaksi batal di tahap akhir.
"Tapi bagi kami yang sudah diberikan satu harapan atau satu kepastian bahwa mereka membeli rumah di tempat kami, ini menjadi kerugian bagi kami. Karena kita sudah memiliki stok, sudah membuat sebuah persiapan, tapi ketika ujung-ujungnya pada saat dia mau realisasi, itu bisa batal. Nah, ini nih permasalahannya," tutur Adri.
Untuk mengurai kebuntuan tersebut, REI mendesak adanya penyelarasan aturan dan pengawasan yang ketat antara regulator, perbankan, kementerian terkait, dan asosiasi pengembang.
Evaluasi berkala dinilai mendesak agar kebijakan pemutihan catatan kredit di bawah Rp1 juta benar-benar efektif mendongkrak penyaluran KPR.
"Maka kami berharap bahwa ke depan, bagaimana kita supaya ini selaras, tentu regulasi baik dari OJK maupun dari perbankannya sendiri, juga Kementerian PKP-nya dan industri real estate-nya itu harus duduk dalam satu meja dan implementatifnya itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, supaya kita tahu nih apa nih masalahnya," pungkasnya.