Karhutla Kikis Keuangan Daerah, Kerugian Ratusan Kali Lipat DBH Pemerintah Pusat

Kamis, 19 November 2026 | 19:50 WIB
Kerugian ekonomi karhutla di Kalimantan Barat mencapai 200 kali lipat DBH pusat. [Antara]
BACA 10 DETIK
  • Kerugian ekonomi karhutla di Kalimantan Barat mencapai 200 kali lipat DBH pusat.
  • Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026, mengenai dampak fiskal daerah.
  • CELIOS memperkirakan total kerugian ekonomi akibat karhutla tahun 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga membebani keuangan daerah. Ironisnya, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam justru harus menanggung kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan dari pemerintah pusat.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad, mengungkapkan kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalimantan Barat mencapai sekitar 200 kali lipat lebih besar dibandingkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang diterima daerah tersebut.

"Dua ratus kali lipat, kalau bicara mengenai Kalimantan Barat, kerugian yang didapatkan akibat kebakaran hutan dibandingkan dengan DBH yang dia dapatkan, 200 kali lipat lebih besar kerugiannya," kata Galau dalam diskusi publik Dampak Karhutla terhadap Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Fiskal Daerah yang digelar Yayasan Indonesia Cerah dan Trend Asia di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Galau, ketimpangan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Dia mencontohkan Maluku yang memiliki perbandingan kerugian akibat kerusakan lingkungan hingga sekitar 1.600 kali lipat dibandingkan penerimaan DBH sawit. Sementara Kepulauan Riau mencapai sekitar 987 kali lipat.

Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung daerah akibat eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dinilai belum sebanding dengan dampak kerusakan yang muncul.

"Jadi DBH itu hanya puluhan miliar, tapi yang kita bicarakan ini ratusan triliun," ujarnya.

Galau menilai persoalan tersebut berkaitan dengan ketimpangan pembagian manfaat ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam tidak mendapatkan pengembalian ekonomi yang sepadan dengan kerusakan lingkungan yang mereka alami.

Dia juga menyoroti besarnya penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat dibandingkan kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini dinilai semakin membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan penanganan dampak bencana.

"Di situlah letak bagaimana ekonomi ini tidak mengembalikan hak daripada daerah yang hutannya hilang tanpa pernah kembali," tutur Galau.

Selain ketimpangan penerimaan, CELIOS juga menyoroti keterbatasan anggaran penanganan bencana. Galau menyebut anggaran akumulatif empat kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor kebencanaan hanya sekitar Rp6,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya digunakan untuk dukungan manajemen.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kapasitas anggaran penanganan bencana belum sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan karhutla. Padahal, CELIOS memperkirakan total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.

"Jadi bagaimana bisa kita menciptakan sistem pertahanan kesehatan yang memadai, yang memungkinkan sebagian besar kita punya jaminan untuk kemudian bisa merasakan BPJS untuk semua kalangan, untuk daerah-daerah yang terdampak ISPA kemudian ada jaminan bahwa mereka akan diobati sampai sembuh? Kita tidak punya anggarannya hari ini," jelasnya.

Galau pun meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola ekonomi berbasis sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh daerah. Dia juga mendorong pertanggungjawaban lebih besar dari pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com