UMP Jakarta Naik ke Rp6,1 Juta, Pengusaha ke Gubernur Pramono: Lowongan Kerja Akan Berkurang

Jum'at, 20 November 2026 | 15:13 WIB
Apindo memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa kenaikan UMP menjadi Rp6,1 juta akan mengurangi lowongan kerja di Ibu Kota. [Suara.com/Adiyoga]
BACA 10 DETIK
  • Gubernur Pramono Anung resmi menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 pada Jumat, 20 November 2026.
  • Apindo menilai kebijakan kenaikan upah tersebut memaksa perusahaan memperketat perekrutan tenaga kerja baru untuk efisiensi biaya.
  • Pembatasan tenaga kerja formal berpotensi memperluas sektor informal dan menekan rasio penerimaan pajak negara.

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen menjadi Rp6,1 juta berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja baru.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan naiknya UMP akan membuat pengusaha memperketat pembukaan lowongan kerja dan bahkan menunda perekrutan karyawan baru untuk menekan biaya operasional.

"Pasti perusahaan yang mampu akan memenuhi kewajiban nya dengan melakukan efisiensi seperti menunda recruitment termasuk melakukan streamlining business nya agar bisa catch up dengan kenaikan biaya yang tahun ini luar biasa," ujar Bob kepada Suara.com, Jumat (20/11/2026).

Bob memperingatkan, terbatasnya perekrutan tenaga kerja formal berpotensi membuat sektor informal semakin berkembang. Kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap penerimaan negara karena pekerja informal umumnya tidak tercatat sebagai pembayar pajak.

"Mungkin informal job dan informal sektor akan bertambah significant padahal mereka bukan tax payer. Jadi ujung nya tax ratio juga akan tertekan," ungkapnya.

Bob menilai kenaikan upah bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang dapat menekan biaya hidup pekerja, seperti menyediakan rumah dengan harga terjangkau, transportasi murah, dan pajak yang lebih rendah.

"Yg dibutuhkan adalah kebijakan yang lebih struktural untuk buruh seperti biaya rumah yang lebih terjangkau, transportasi lebih murah dan pajak lebih rendah. Bukan dengan kenaikan UMP yang sepeti ini,", tuturnya.

Ia menjelaskan, perusahaan saat ini tidak hanya menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja. Biaya energi, bahan baku impor, dan logistik juga menjadi beban tambahan yang harus ditanggung pelaku usaha.

"Biaya energi, bahan baku import dan biaya logistik, biaya-biaya lain termasuk gaji. Mestinya pemerintah dan Pemda bisa lebih bijak lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 di Jakarta pada Jumat (20/11/2026).

Kabar penetapan upah baru bagi pekerja Ibu Kota tersebut ia sampaikan di sela acara ASEAN-ID Collaboration Talks 2026 yang digelar Kementerian Luar Negeri bersama Pemerintah DKI Jakarta.

Pramono memastikan, aturan upah baru itu telah berkekuatan hukum tetap setelah melewati pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi atau UMP Tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," ujarnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com