- Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, mendesak pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis bagi RWM, pelapor dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang.
- Kementerian PPPA dan Kemensos didorong memperkuat koordinasi dengan pemda serta LPSK NTT guna menjamin keamanan dan pendampingan menyeluruh bagi korban.
- Ansari menegaskan proses hukum terhadap pejabat publik tersebut harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi pihak manapun.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap mahasiswi berinisial RWM (21), pelapor dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede.
Menurut Ansari, penanganan perkara tersebut tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum terhadap terlapor. Keselamatan, pemulihan psikologis, serta jaminan keamanan korban juga harus menjadi prioritas negara.
"Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” ujarnya dalam keterangan kepada media di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat.
Ia mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendamping.
Langkah tersebut diperlukan agar korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, jaminan keamanan, hingga pemulihan secara menyeluruh selama menjalani proses hukum.
Di sisi lain, Ansari menegaskan dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat publik harus diproses tanpa perlakuan khusus. Ia mengingatkan bahwa kedudukan seseorang di pemerintahan tidak boleh memengaruhi penegakan hukum.
"Karena itu proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi," katanya.
Ansari menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum. Karena itu, ia meminta aparat menangani perkara tersebut secara tuntas dan profesional.
Kasus ini mencuat setelah RWM melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Yosef Lede. Perkara tersebut masih harus melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan kepada pelapor.
Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, sebelumnya menyampaikan bahwa korban mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. Namun, kondisinya berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan.