Kecewa UMP Jakarta 2027 Cuma Rp 6,1 Juta, Buruh Siapkan Perlawanan

Jum'at, 20 November 2026 | 12:06 WIB
Kelompok buruh dari Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta. (Suara.com/Adiyoga)
BACA 10 DETIK
  • Perda KSPI DKI Jakarta bersama Konfederasi KASBI kecewa atas penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6,1 juta pada Jumat (20/11/2026).
  • Besaran UMP tersebut berada di bawah tuntutan buruh sebesar Rp6,2 juta yang diperjuangkan melalui unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta.
  • Serikat buruh akan segera melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan berupa aksi perlawanan atau lobi kepada pemerintah.

Suara.com - Kelompok buruh dari Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama Konfederasi KASBI menyatakan akan segera melakukan konsolidasi menyusul penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 di kisaran Rp6,1 juta pada Jumat (20/11/2026).

Besaran tersebut berada di bawah tuntutan buruh yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada hari yang sama. Mereka memperjuangkan kenaikan UMP 2027 hingga kisaran Rp6,2 juta.

Sekretaris Perda KSPI DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrulloh mengaku kecewa karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi yang diperjuangkan pekerja.

Menyikapi keputusan itu, Andre mengatakan serikat buruh akan segera berkoordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Ya bisa jadi kami akan coba koordinasi lagi dengan seluruh buruh DKI Jakarta, apakah kami harus melakukan perlawanan melalui aksi atau melalui lobi-lobi lagi," ujarnya di sela-sela aksi.

Sekretaris Perda KSPI DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrulloh. (Suara.com/Adiyoga)

Angka UMP sekitar Rp6,1 juta tersebut sejalan dengan rekomendasi nilai alfa 0,775 dari unsur pemerintah dalam sidang Dewan Pengupahan sehari sebelumnya. Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan nilai alfa 0,5, sedangkan pekerja menuntut penggunaan nilai maksimal, yakni 1.

Buruh menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung semestinya menggunakan hak diskresi untuk memilih rekomendasi dari unsur pekerja.

"Gubernur itu wajib harus memutuskan, harus sendiri memutuskan," tegas Andre.

Menurut Andre, penggunaan nilai alfa maksimal merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi 5,021 juta pekerja di Jakarta, serta jutaan buruh dari Bekasi, Depok, dan Tangerang yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi ibu kota sebesar 5,13 persen.

Selain mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, buruh menilai tuntutan UMP Rp6,2 juta mendesak untuk menjaga daya beli pekerja, terutama mereka yang masih lajang dan harus menyewa tempat tinggal di Jakarta.

Andre juga menyayangkan minimnya ruang komunikasi antara pimpinan daerah dan perwakilan buruh menjelang penetapan upah yang mengacu pada Pasal 139 aturan perlindungan tenaga kerja yang baru.

"Saya pikir harusnya saat-saat seperti ini yang sangat baik untuk kita sama-sama mendengarkan apa suara daripada pekerja sebelum itu diputuskan," tandasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com