- UU Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur jam kerja peserta magang maksimal delapan jam sehari tanpa status pekerja tetap.
- Ketua SPK Rizma Afian Aziim menyatakan aturan tersebut berpotensi mengeksploitasi pencari kerja lulusan berijazah sebagai pengganti buruh tanpa hak upah minimum.
- Meskipun bukan pekerja, anak magang tetap berhak memperoleh uang saku, berbagai jaminan sosial, perlindungan K3, serta sertifikat pemagangan resmi.
Sebagai informasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah berlaku sejak 28 Oktober 2026. Aturan tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
Dalam Pasal 36, undang-undang tersebut mengatur peserta pemagangan merupakan pencari kerja yang tidak berstatus sebagai pekerja atau buruh di perusahaan penyelenggara pemagangan. Pemagangan juga ditegaskan bukan merupakan hubungan kerja.
Meski demikian, peserta pemagangan tetap berhak mendapatkan uang saku, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
UU tersebut juga mengatur pemagangan harus didasarkan pada perjanjian tertulis. Apabila pemagangan diselenggarakan tanpa perjanjian tersebut, status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan