- ICW dan koalisi melaporkan Habiburokhman serta Puan Maharani ke MKD DPR RI pada Jumat, 20 November 2026.
- Laporan tersebut dilayangkan karena pengesahan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 dituding dilakukan secara tertutup.
- Habiburokhman menyatakan proses legislasi sudah transparan dan ICW tidak pernah mendaftar sebagai narasumber pembahasan.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menanggapi langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang melaporkan dirinya dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Laporan tersebut menyoroti proses pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026). Proses tersebut dinilai tertutup karena naskah RUU dianggap tidak dibuka kepada publik.
Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan pengaduan tersebut dan menilai hal itu merupakan hak masyarakat.
"Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Terkait tudingan tertutupnya draf RUU, ia menjelaskan bahwa dokumen rancangan awal telah dipublikasikan sejak penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Panja.
Selain itu, seluruh rangkaian rapat pembahasan hingga pengesahan, menurutnya, berlangsung secara transparan.
"Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahsan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live tv parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang , jadi kurang terbuka apa lagi," ujarnya.
Mengenai ketidakhadiran ICW dalam proses pembahasan, Habiburokhman mengungkapkan bahwa Panja memprioritaskan partisipasi pihak-pihak yang secara aktif mengajukan diri sebagai narasumber.
Dari sekitar 90 pihak yang mendaftar, sebanyak 87 pihak berhasil diakomodasi. Sementara itu, pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis karena keterbatasan waktu.
"Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber," tegasnya.
Ia menilai, mengundang ICW secara khusus akan menjadi tidak adil bagi elemen masyarakat lain yang telah mendaftar tetapi belum mendapat giliran.
Terlebih, menurutnya, ICW juga tidak pernah mengirimkan pandangan resmi kepada Panja.
"Kalau kami mengundang mereka tentu tidka adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," pungkas Habiburokhman.