- Trubus Rahardiansah menilai kewenangan penyidik dalam UU Perampasan Aset sangat luas dan memicu potensi penyalahgunaan hukum.
- Percepatan pengesahan undang-undang pada Jumat (20/11/2026) tersebut menyebabkan minimnya partisipasi dan transparansi konsultasi publik.
- Aturan turunan yang komprehensif diperlukan agar efektivitas pemberantasan korupsi melalui undang-undang ini tidak diragukan.
Suara.com - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menyisakan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menyoroti salah satu celah yakni terkait kewenangan penyidik yang dinilai terlalu luas. Hal itu berpotensi membuka ruang transaksi ilegal atau praktik 'wani piro'.
"Terkait dengan kewenangan penyidik yang begitu sangat luas bisa menelusuri sampai memblokir, kewenangan penyidik yang terlalu luas ini apa enggak berbahaya nanti ujungnya terjadi 'wani piro' gitu loh," kata Trubus kepada Suara.com, Jumat (20/11/2026).
Menurut Trubus, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU Perampasan Aset.
Padahal, DPR masih memiliki waktu untuk membuka draf final kepada masyarakat sebelum pengesahan dilakukan.
Percepatan pengesahan dari target semula 15 Desember justru membuat ruang konsultasi publik semakin terabaikan. Semestinya, jeda waktu yang tersedia dapat digunakan untuk meminta masukan dari akademisi, pakar hukum, dan kelompok masyarakat sipil.
"Jadi ya ada waktulah paling enggak seminggu, ini kan lebih cepat dari yang direncanakan, masih ada jeda waktu masukan-masukan publik satu minggu kan bisa dikebut," tandasnya.
Di sisi lain, Trubus menilai substansi UU Perampasan Aset masih menyisakan persoalan mengenai cakupan tindak pidana dan pihak yang dapat dikenai perampasan.
Menurutnya, publik perlu mendapat kejelasan apakah aturan tersebut juga dapat menjangkau pejabat negara yang melakukan korupsi, termasuk perkara-perkara yang terjadi pada masa lalu.
Minimnya transparansi dan konsultasi publik membuat masyarakat belum memiliki gambaran utuh mengenai mekanisme pelaksanaan UU tersebut.
"Ya ini kadang-kadang kan hanya sekedar memenuhi janji-janji yang sebenarnya janji-janji dari sekelompok masyarakat karena dulu yang dibangga-banggakan kan dari Pati itu," ujarnya.
Ia pun meragukan efektivitas pemberantasan korupsi melalui UU tersebut apabila aturan turunannya tidak disusun secara komprehensif dan terperinci.
"Saya masih ragu tentang efektivitas dari penegakan itu, kalau memang nanti turunannya tidak betul dibikin sedemikian ini katakanlah holistik komprehensif lah tapi juga rigid," pungkasnya.