UMP DKI 2027 Resmi Rp 6,1 Juta: Buruh Kecewa Siapkan Perlawanan, Pengusaha Terhimpit Beban Biaya

Jum'at, 20 November 2026 | 15:22 WIB
Kelompok buruh dari Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta. (Suara.com/Adiyoga)
BACA 10 DETIK
  • Pramono resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi 2027 sebesar Rp6.136.941 pada Jumat, 20 November 2026.
  • Aliansi buruh menyatakan kekecewaan mendalam dan berencana melakukan konsolidasi lanjutan karena tuntutan kenaikan upah mereka tidak terpenuhi.
  • Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai kebijakan kenaikan upah tersebut melampaui kemampuan bayar perusahaan dan memicu efisiensi operasional.

Suara.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 6.136.941 pada Jumat (20/11/2026) langsung memantik reaksi dari dua kubu sekaligus.

Alih-alih menjadi jalan tengah, kenaikan upah sebesar 7,1 persen tersebut justru memicu kekecewaan kalangan buruh sekaligus membuat pelaku usaha waswas terhimpit beban operasional.

Dari kubu pekerja, aliansi buruh yang tergabung dalam Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama Konfederasi KASBI bersiap merapatkan barisan.

Mereka berencana segera menggelar konsolidasi menyusul gagalnya tuntutan kenaikan UMP 2027 di kisaran Rp6,2 juta, meski unjuk rasa telah digelar di Balai Kota pada hari yang sama.

Sekretaris Perda KSPI DKI Jakarta, Muhammad Andre Nasrulloh, mengaku kecewa karena ketetapan upah baru itu tidak sejalan dengan rekomendasi yang diperjuangkan pekerja. Serikat buruh kini tengah menimbang langkah strategis lanjutan.

"Ya bisa jadi kami akan coba koordinasi lagi dengan seluruh buruh DKI Jakarta, apakah kami harus melakukan perlawanan melalui aksi atau melalui lobi-lobi lagi," ujarnya di sela-sela aksi.

Polemik Nilai Alfa dan Minimnya Ruang Dialog

Besaran UMP sekitar Rp6,1 juta yang disahkan pemerintah mengacu pada rekomendasi nilai alfa 0,775 dari unsur pemerintah dalam sidang Dewan Pengupahan sehari sebelumnya.

Angka ini berada di tengah-tengah antara usulan pengusaha sebesar 0,5 dan tuntutan buruh yang mendesak penggunaan nilai alfa maksimal, yakni 1.

Kubu buruh menilai Gubernur Pramono Anung semestinya berani menggunakan hak diskresi untuk memihak rekomendasi pekerja.

"Gubernur itu wajib harus memutuskan, harus sendiri memutuskan," tegas Andre.

Menurut Andre, penetapan nilai alfa maksimal merupakan bentuk penghargaan yang pantas bagi kontribusi 5,021 juta pekerja di Jakarta, serta jutaan buruh dari Bekasi, Depok, dan Tangerang yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Ibu Kota sebesar 5,13 persen.

Selain itu, angka Rp6,2 juta dinilai mendesak untuk menjaga daya beli, khususnya bagi pekerja lajang yang masih harus menyewa tempat tinggal di Jakarta.

Di sisi lain, ia juga menyayangkan minimnya ruang komunikasi antara pimpinan daerah dan perwakilan buruh menjelang penetapan upah yang merujuk pada Pasal 139 aturan perlindungan tenaga kerja terbaru tersebut.

"Saya pikir harusnya saat-saat seperti ini yang sangat baik untuk kita sama-sama mendengarkan apa suara daripada pekerja sebelum itu diputuskan," tandasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com