Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali ke Dewan ICAO dan Ikut Tentukan Arah Penerbangan Global

Sabtu, 21 November 2026 | 11:32 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Dewan ICAO Bagian III periode 2026–2028 dalam Sidang Majelis di Kanada.
  • Pencapaian tersebut mengakhiri penantian sejak tahun 2001 guna memperkuat peran Indonesia pada kebijakan penerbangan dunia.
  • Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Indonesia fokus mengusung standar keselamatan, keamanan, dan prinsip inklusif global.

Suara.com - Indonesia kembali mendapat tempat di Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO).

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO Bagian III periode 2026–2028 membuka peluang bagi Tanah Air untuk memperkuat peran dalam pembahasan kebijakan dan standar penerbangan sipil dunia.

Indonesia resmi memperoleh posisi tersebut setelah mendapat dukungan negara-negara anggota dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO di Montreal, Kanada.

Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang sejak Indonesia terakhir kali menjadi anggota Dewan ICAO pada 2001.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menilai kembalinya Indonesia ke dalam Dewan ICAO menjadi momentum penting untuk meningkatkan kontribusi nasional dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan penerbangan internasional.

"Keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam perumusan kebijakan strategis penerbangan sipil internasional," kata Dudy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Keanggotaan di Dewan ICAO tidak hanya menjadi pengakuan terhadap posisi Indonesia dalam dunia penerbangan internasional.

Pemerintah juga mengemban tanggung jawab untuk mendorong penerapan standar penerbangan yang lebih baik melalui kerja sama dengan negara anggota lainnya.

Dudy mengatakan, Indonesia akan memperkuat implementasi standar keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai ketentuan ICAO.

Salah satu langkahnya adalah menindaklanjuti hasil audit Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dan Universal Security Audit Programme (USAP).

Kedua program audit tersebut berkaitan dengan pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil. Hasil evaluasinya menjadi bagian penting dalam memastikan sistem penerbangan suatu negara berjalan sesuai standar internasional.

Pemerintah berharap tindak lanjut terhadap hasil audit tersebut dapat memperkuat sistem pengawasan penerbangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap kualitas penyelenggaraan penerbangan Indonesia.

Selain keselamatan dan keamanan, Indonesia juga ingin memperkuat keterlibatan dalam penyusunan kebijakan strategis penerbangan sipil internasional.

Pemerintah menyatakan pendekatan kolaboratif akan menjadi landasan dalam membawa kepentingan Indonesia sekaligus memperhatikan kebutuhan negara-negara anggota lainnya.

Dudy menegaskan Indonesia akan menjalankan amanah tersebut dengan mengusung semangat No Country Left Behind.

Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan seluruh negara dapat memperoleh manfaat dari perkembangan dan kerja sama penerbangan global.

Ilustrasi penerbangan. (Pixabay)

"Selama ini Indonesia telah berkontribusi dan berkolaborasi bersama negara-negara anggota ICAO. Sebagai Anggota Dewan, Indonesia kini mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk membawa kontribusi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, dengan semangat No Country Left Behind," ujar Dudy.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com