Waduh! Rocky Gerung Sebut Jokowi Ketagihan Kekuasaan, Bisa Ambil Alih PDIP

SuaraCianjur.id - Pengamat politik, Rocky Gerung, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketagihan kekuasaan. Ia juga mengatakan Jokowi bisa saja ambil alih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jika partai tersebut tak mengambil langkah tepat jelang Pilpres 2024. 

Pendapat tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam video yang dikutip cianjur.suara.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Senin (16/1/2023). 

"Pak Jokowi tetap ingin punya partai politik. Di belakang kepalanya dia udah ketagihan kekuasaan dan dia tahu hanya melalui partai politik kekuasaan bisa dia diperoleh," kata Rocky Gerung. 

Sebelum mengatakan hal itu, Rocky Gerung, mengungkapkan PDIP akan lebih aman jika mengusung pasangan capres dan cawapres bersama Partai Gerindra. 

Hal tersebut tak terlepas dari sejarah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang maju berpasangan di Pilpres 2009.  

"Yang penting Ibu Mega kenal watak Pak Prabowo. Mengenali watak itu lebih aman," kata dia. 

Menurut Rocky, memasangkan Puan dan Prabowo adalah langkah aman bagi PDIP. Puan Maharani juga disebut bisa belajar manajemen konflik dalam partai dan melakukan pematangan secara politik bersama Prabowo. 

Pematangan sosok Puan, lanjut Rocky, akan lebih baik dilakukan bersama Prabowo ketimbang Jokowi. 

"Kalau lewat Pak Jokowi, Ibu Mega merasa bisa-bisa Jokowi ambil alih PDIP. Tapi kalau Pak Prabowo enggak mungkin ambil alih PDIP, dia udah punya partai kok," kata dia. 

Baca Juga: Tiga Anak Panti Asuhan di Jagakarsa Hanyut Terseret Arus Kali Ciliwung, Satu Selamat dan Dua Masih Dicari

"Jadi kalkulasi pragmatis ini yang ingin saya terangkan pada publik. Potensi Prabowo dengan Puan itu lebih aman dibandingkan dengan Jokowi taruh orang di PDIP lewat Ganjar," tambah Rocky. 

Rocky mengatakan kemungkinan tersebut bisa saja terjadi karena Jokowi adalah seorang politisi. Rocky juga menyebut Jokowi sebagai bebek lumpuh (lame duck) karena nantinya tidak lagi memiliki kekuasaan serta partai politik. (*)