Pengurus Baru PSSI Berkunjung ke Istana, Jokowi Sebut Siap Mendukung Transformasi Sepak Bola Indonesia, Netizen: Rangkap Jabatannya Gimana Pak?

SuaraCianjur.id – Siang tadi, Kamis (20/2/2023), Istana Negara menerima kunjungan dari pengurus baru PSSI. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengucapkan selamat kepada Erick Thohir yang terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 -  2027.

Jokowi mengingatkan kepada seluruh pengurus baru PSSI, bahwa mengurusi sepak bola Indonesia bukanlah hal yang mudah.

"Saya tahu ini bukan tugas yang mudah, kalau ingin persepakbolaan kita baik, karena apa pun olahraga ini adalah olahraga favorit kita," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2/2023). 

Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada PSSI untuk mentransformasi sepak bola Indonesia. hal ini sebagaimana dituliskan dalam akun twitternya selepas kunjungan selesai. 

“Pemerintah mendukung transformasi sepak bola Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur untuk tim nasional maupun PSSI, dari pusat pelatihan, hingga lapangan-lapangan pertandingan kejuaraan internasional,” tulis Jokowi. 

Meski demikian, publik masih bertanya-tanya tentang kepastian status Erick Thohir dan Zainuddin Amali. Pasalnya kedua orang ini saat ini memiliki dua jabatan strategis sekaligus, sebagai Menteri dan Pimpinan PSSI. 

“yang jadi permasalahan sekarang ketua PSSI yang baru pelaku rangkap jabatan,” ujar akun twitter RoniRamara. 

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa rangkap jabatan ini tidak perlu dipermasalahkan, asal bisa membagi waktu saja. 

"Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya," kata Jokowi, Jumat (17/2/2023). 

Baca Juga: Peneliti ICW: KLB PSSI Selalu Diwarnai Aroma Tak Sedap Soal Politik Uang, Soroti Tidak Adanya Pakta Integritas

Namun, rangkap jabatan ini bisa saja menjadi pelanggaran hukum jika PSSI adalah organisasi yang biayai negara. Hal ini karena merujuk pada Pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, seorang Menteri dilarang merangkap sebagai pimpinan organisasi yang biayar APBN/APBD. (*)