Kritik Pedas Fahri Hamzah Buat Para Anggota DPR RI, Tidak Kuat? Ngaku Oposisi Tapi Memble

SuaraCianjur.id- Kinerja dari DPR RI periode 2019 – 2024 dikritik oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah.

Fahri bersuara tajam memberikan pandangan atas kinerja DPR RI periode tersebut. Kritikan dilontarkan untuk partai politik yang pro pemerintah dan juga partai yang mengaku kalau mereka sebagai oposisi.

Kinerja DPR RI sekarang menurut Fahri begitu memble, ketika memberikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau rezim pemerintah yang ada sekarang.

"Masa saya yang harus begitu kritik ke Pak Jokowi. Mendingan saya kritik DPR dan DPD RI, eh kenapa kamu enggak kuat, katanya oposisi kenapa memble," ucap Fahriseperti dikutip dari Suara.com, Senin (6/3/2023).

Fahri merasa kalau DPR RI yang serakang sangat beda ketika saat dirinya masih menjadi Wakil Ketua DPR RI. Menurutnya, ketika itu dirinya memegang amanat juga kewajiban untuk mengkritik pemerintah.

Fahri mengatakan, tugasnya sebagai wakil rakyat dijalankan untuk mengawasi pemerintah agar bisa memenuhi suara rakyat.

"Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikannya imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu orang bilang, wah ini Fahri berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi. Bukan berani, harus. Saya oleh negara dikasih kekebalan, supaya omongan saya enggak dipidana (anggota DPR)," kata dia.

Fahri Hamzah mendesak kepada DPR RI periode saat ini, untuk bisa kritis kepada Presiden dan pemerintah.

Kata Fahri, jangan sampai rakyat yang menjadi oposisi pemerintah. Dia juga mewanti-wanti jangan sampai anggota DPR RI malah tidak menyamapiakn apa yang menjadi aspirasi rakyat.

Baca Juga: Belum Kunjungi Lokasi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jokowi Malah akan Hadiri Konser Dewa 19 di Bandung

Tak hanya itu, Fahri menambahkan jika anggota dewan yang punya pendapat beda dengan fraksinya, tidak seharusnya menerima hukuman. Menurutnya hubungan diantara anggota dan fraksi adalah hubungan etik.

Anggota DPR RI bisa dihukum oleh fraksinya, saat ada anggota yang melakukan pelanggaran hukum atau etika jabatan.

"Saat seorang kader partai menjadi pejabat public berarti mereka sudah pindah ke dalam ruang negara, diatur oleh hukum publik, dan mendapat gaji dari rakyat. Berbeda dengan anggota partai yang tidak menjadi pejabat publik. Ranah anggota partai yang bukan pejabat publik adalah di internal partainya," jelas Fahri. (*)