Nasdem Tidak Diundang ke Silaturahmi di Istana Negara? Ini Jawaban Sahroni

SUARA CIANJUR - Presiden Jokowi mengundang enam partai politik koalisi pemerintah dalam acara silaturahmi di Istana Merdeka, namun ada satu partai yang tidak mendapatkan undangan. 

PPP tidak menyebutkan nama partai tersebut, tetapi diperkirakan bahwa partai tersebut adalah NasDem. 

Menurut Bendum NasDem Ahmad Sahroni, Ketua Umum Surya Paloh saat itu berada di luar negeri.

"Iya, bapak saya masih di Singapore," sebut Sahroni.

Sahroni tidak menjelaskan apakah Partai NasDem juga mendapatkan undangan untuk acara silaturahmi Lebaran 2023 tersebut.

Namun, jika benar diundang, kemungkinan Ketua Umum Surya Paloh akan diwakili oleh Sekjen DPP.

"Mungkin sekjen DPP kalau benar ketum diundang tapi karena masih di LN jadinya Sekjen DPP," jelasnya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengadakan pertemuan dengan semua ketua umum partai politik di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) dalam rangka silaturahmi Lebaran 2023.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. 

Baca Juga: Menilik 3 Alasan Bandara Kualanamu Respons Kasus Wanita yang Tewas Jatuh ke Kolong Lift

Ia mengatakan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas juga akan hadir dalam acara tersebut.

"Berkaitan dengan rencana pertemuan silaturahmi lebaran ketua umum partai politik hari ini di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi, Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan insyaAllah akan menghadiri acara tersebut," papar Viva.

Viva mengatakan bahwa pertemuan silaturahmi Lebaran yang diadakan di Istana Merdeka bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antara partai politik dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 

Selain itu, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik dapat mempererat hubungan dan mempersatukan pandangan untuk bersama-sama memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, berkualitas, dan berintegritas, serta aman dan sejahtera bagi rakyat.

"Sebab pemilu adalah jalan demokrasi konstitusional yang harus memberi manfaat untuk kemajuan bangsa," katanya. (*)

(*/Haekal)