Pemerintah berencana menaikkan gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2024. Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Meski demikian, kepastian kenaikan gaji PNS masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kenaikan PNS Insyaallah sedang digodok dengan bapak Presiden, beliau mempetimbangkan," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi akan menyampaikan kepastiannya pada saat menyampaikan Rancangan Undang-undang APBN 2024 di Nota Keuangan pada Agustus 2023 nanti.
"Nanti beliau yang akan mengumumkan di RUU APBN-nya, disampaikan," katanya.
Saat ini, katanya, pemerintah tengah secara serius menghitung kenaikan gaji tersebut. Rencananya, kalau jadi dinaikkan, itu semua akan diumumkan saat Presiden Jokowi menyampaikan RUU APBN 2024 pada pidato nota keuangan 16 Agustus mendatang.
"Bapak presiden nanti akan menyampaikan RUU APBN 2024 pada 16 Agustus. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius, detail, adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri dan pensiunan. Jadi supaya enak dan tegang terus tanggal 16 Agustus pak presiden (akan menyampaikan)," kata Sri Mulyani.
Pemerintah secara resmi bakal menaikkan uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2024 mendatang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur hal tersebut pun sudah terbit.
Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun secara blak-blakan mengungkapkan alasan mengapa menaikkan uang lembur bagi abdi negara tersebut.
Baca Juga: Matanya Sembab Dicurigai Tangisi Virgoun, Inara Rusli Buru-Buru Klarifikasi
"Uang lembur ASN sebenarnya penyesuaian saja, karena dari 2016 itu belum pernah di-adjust, sudah tujuh tahun kita coba sesuaikan," kata Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait, baru-baru ini.
Meski begitu, Lisbon memastikan bahwa tidak semua PNS bisa lembur. Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
"Kapan orang mau melakukan lembur itu sudah ada aturannya dari atasan dan tidak semua pekerjaan itu boleh dilakukan lembur," katanya.
Berita Terkait
-
Tahun Depan Gaji PNS Naik, Tinggal Tunggu Acc Jokowi
-
Inspektorat DKI Bina PNS Dinkes Pamer Gaji Rp 34 Juta
-
Berstatus PNS dan Sudah Punya Suami, Ini Fakta-fakta Wanita yang Ngamar Bareng Wakil Bupati Rokan Hilir
-
ASN Ini Tak Dapat Gaji Ke-13, Masih Masuk Kriteria Menantu Idaman?
-
Sejumlah PNS Pemprov Riau Diperiksa KPK Terkait Proyek Flyover Pekanbaru
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan