Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mau disalahkan terkait kemacetan di Ibu Kota, meski kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara atau ASN telah diterapkan mulai hari ini.
“Ya jangan salahin pemda,” Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).
Heru menjelaskan, untuk membuat kemacetan di Jakarta berkurang dan menekan angka polusi udara, perlu kerja sama dengan semua pihak.
Jika saat ini pihaknya membuat kebijakan WFH untuk para ASN, namun hal itu tidak sebanding dengan pergerakan masyarakat yang ada di Jakarta.
“Maksudnya bersama-sama, Pemda kan cuma 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu ada 25 juta loh. Sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di atur sendiri,” jelasnya.
Heru juga mengimbau kepada pihak swasta agar bisa membuat kebijakan, agak dapat ikut mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta.
"Kan saya imbau, swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetep tumbuh juga mengurangi polusi mengurangi kemacetan,” tuturnya.
Heru menambahkan, untuk mengontrol para ASN yang WFH, pihak Pemda DKI dan pemerintah tingkat kota, bisa melakukan video call.
“Saya bisa VCall. Jadi saya minta Pak Walikota, Pak Walikota Jakarta Barat mana yang work from home. Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa vcall kamu di mana. di rumah,” tutupnya.
Baca Juga: Dipolisikan Denny Sumargo, DJ Verny Hasan Hapus Postingan Tantang Tes DNA Ulang: Panik Gak?
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Semarak 'Ngahias Lembur' di Cibadak: Ketika Seni Sunda, Kekompakan Warga dan Rasa Haru Menyatu
-
Upacara 17 Agustus di Belitung Digelar Tanpa Tenda, Pejabat dan Warga Kepanasan Bersama
-
Semarak Kemerdekaan, Warna Merah Putih Hadir di Ruang Publik dan Kampung Nelayan
-
Viral Siswa SMKN 2 Palembang Dikeroyok, Benarkah Dipicu Tawuran Antarpelajar?
-
10.910 Warga Binaan di Sumsel Terima Remisi HUT RI, Ratusan Langsung Bebas
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi